Partai Golkar merupakan salah satu partai politik besar yang membuka peluang bekerja sama dengan partai politik lain menjelang Pemilu 2024.

Sesudah Pimpinan Partai NasDem berkunjung ke markas partai berlambang pohon beringin, Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan pertemuan politik.

Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sinyal untuk menjalin kerja sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra.

Menanggapi dinamika politik seperti itu, Lili Romli Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan, pertemuan partai politik wajar terjadi untuk mencari kecocokan.

Dia menilai semua koalisi yang ada sekarang masih cair, dan anggotanya masih bisa berubah.

Saat ini, ada tiga poros koalisi, yaitu Golkar, PPP dan PAN membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Poros Perubahan terdiri daru NasDem, PKS dan Demokrat, serta Gerindra dan PKB.

“Koalisi yang ada sejauh ini belum mengkristal, masih cair. Sehingga, mereka melakukan sowan dalam rangka penjajakan demi menemukan kecocokan dalam berpolitik,’ ujarnya di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, lanjut Profesor Lili, terjadi polarisasi yang memecah masyarakat. Makanya, untuk Pemilu 2024, parpol berupaya menunjukkan kekompakan dan akan berkontestasi secara adil.

“Untuk mencairkan ketegangan dan meminimalisir polarisasi yang terbentuk selama ini. Mereka seperti ingin menunjukkan di antara parpol tidak ada ketegangan,” imbuh Lili.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Ketum Golkar bertemu dengan Surya Paloh Ketum NasDem. Kedua pemimpin parpol pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin itu bersepakat untuk menjaga stabilitas politik.

“Kami bersepakat mengedepankan kepentingan Negara, yang terpenting untuk Pemerintah dulu. Artinya, supaya pemerintahan ini stabil, koalisi pendukung Pak Jokowi solid, dan juga suasananya kondusif. Itu yang menjadi prioritas,” kata Airlangga.

Sementara itu, Ujang Komaruddin Direktur Indonesian Political Review (IPR) menilai pertemuan Airlangga dan petinggi DPP PKS sebagai manuver politik. Menurutnya, terdapat dua kondisi dalam partai pendukung pemerintahan saat ini.

Pertama, semua partai politik dalam pemerintahan seperti Golkar, PKB, Gerindra, NasDem, PAN, PPP, dan PDIP bersepakat mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin hingga akhir jabatan.

“Kalau soal dukungan terhadap pemerintahan Jokowi sampai 2024, mereka sepakat, kompak,” terang akademisi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.

Meski demikian, terkait dengan politik, partai tersebut akan berupaya menemukan jalan masing-masing.

“Kalau terkait dengan pemilu, kalau terkait dengan pencapresan, kalau terkait dengan politik 2024, mereka akan jalan masing-masing,” tegasnya.

Maka dari itu, Ujang menilai langkah politik yang dilakukan Airlangga Hartarto sebagai manuver untuk menjaga segala kemungkinan di masa depan.

“Jadi, semua langkah manuver ketum-ketum partai itu semuanya dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan. Mereka main masing-masing untuk kepentingan Pemilu 2024,” timpalnya.

Pertemuan Golkar dan PKS, kata Ujang, adalah silaturahmi politik untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Karena, sampai sekarang belum ada koalisi parpol yang resmi mendaftarkan calon presiden dan wakil presidennya.

“Konteksnya silaturahmi itu untuk menjajaki segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Saat ini koalisi-koalisi itu belum pasti semuanya, walau pun Golkar sudah punya koalisi (KIB), Gerindra dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya), dan kemungkinan NasDem, PKS, dan Demokrat berkoalisi. Tapi, semuanya belum ada yang pasti,” ungkapnya.

Ujang menambahkan kepastian koalisi akan muncul saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Intinya, sebelum pendaftaran capres-cawapres di KPU bulan September 2023, maka semuanya belum ada yang pasti. Belum ada yang jelas,” pungkasnya.(rid/ipg)