SUMUTPOS.CO – Besaran insentif bagi ASN yang mau pindah ke IKN terus dimatangkan pemerintah. Termasuk keluarga anak yang akan tinggal, dan insentif indeks kemahalan serta ongkos kepindahan.

PEMINDAHAN ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap akan dimulai Maret, Juli, dan Agustus 2024. Pemindahan ini bergantung pada penyelesaian gedung-gedung pemerintahan dan infrastruktur dasar Nusantara. Walau demikian, pemerintah mempercepat adaptasi ASN yang akan dipindah dan berkantor di IKN.

Sebanyak 22 ASN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mulai dikenalkan dengan suasana ibu kota negara barun

melalui program Work From IKN (WFI). Ada dua lokasi yang menjadi tempat bekerja puluhan 22 ASN selama di IKN. Yakni hunian pekerja konstruksi (HPK) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Dan Kawasan Wisata Alam Bukit Bangkirai, Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara (Kukar).

Lokasi terakhir juga masuk dalam delineasi wilayah IKN. “Kami ingin memberikan pengalaman sebagai ASN bekerja di IKN. Walapun kegiatan ini (WFI) sudah dikerjakan sejak Juni 2022, ada sebagian kementerian dan otorita (Otorita IKN) yang bekerja di sini. Tapi mereka adalah bagian dari yang membangun. Dan yang ikut kegiatan WFI ini, adalah yang mengisi nanti,” kata Wakil Kepala Otorita IKN, Dhoni Rahajoe.

Melalui WFI yang akan dilaksanakan hingga Jumat (23/11), Otorita IKN berharap pengalaman yang dirasakan ASN bisa menjadi masukan pihaknya. “Ini kesempatan emas bagi teman-teman ASN sebagai user. Pengalaman apa yang diharapkan bisa kita masukan dalam program pembangunan IKN nanti,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama Sekretariat Otorita IKN I.G.A Krisna Murti RS mengatakan, program WFI yang dilaksanakan ini merupakan angkatan pertama ASN yang akan pindah ke IKN tahun depan.

Sebelumnya, Otorita IKN telah memberikan undangan kepada Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menugaskan ASN-nya merasakan pengalaman bekerja di ibu kota negara baru. “Kami mencoba menimbulkan kesadaran bahwa IKN ini nyata. Bukan mimpi lagi. Bahwa suatu saat nanti kita akan pindah semua ke sini. Dan tidak perlu ada kekhawatiran lagi. Karena sudah ada progres pembangunan IKN. Dan kami juga sudah siapkan ekosistemnya,” ungkapnya.

Lanjut dia, evaluasi dan penyempurnaan WFI angkatan pertama akan dilakukan. “Kami akan evaluasi lagi dan jadi pertimbangan untuk batch selanjutnya. Dengan kualitas yang lebih baik. Agar bisa merasakan atmosfer dan progress pembangunannya. Jangan sampai hanya melihat dari berita saja,” jelasnya. Devi Listiyani, ASN Kemenkeu mengatakan kesiapannya untuk pindah ke IKN tahun 2024.

Apalagi dirinya memiliki keluarga besar yang berdomisili di Balikpapan, dan ditunjang dengan pembangunan jalan tol IKN. Semakin membulatkan tekadnya bertugas di IKN pada tahun depan. “Mau enggak mau harus siap. ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Dan tidak hanya bangunan yang sedang diselesaikan di IKN, tetapi ekosistemnya juga sedang dibangun. Dengan harapannya IKN bisa tumbuh bisa lebih besar dari Jakarta,” kata dia.

Sementara itu, Anom Cahyo Galih Pranoto, ASN Kementerian PPN/Bappenas mengaku sudah beberapa kali mengunjungi IKN. Dia pun menyatakan kesiapannya untuk dipindahkan ke IKN tahun depan. Melalui kegiatan WFI ini, dia mengaku adaptasi dulu. Sehingga ketika pindah ke IKN pada tahun depan, tidak kaget. “Ini pengalaman baru. Kita akan coba bekerja di sini (IKN). Sebagaimana ASN akan dipindahkan tahun 2024. Namun harapan PNS yang akan dipindahkan ini, menjadikan pengalaman menjadi hal yang terpenting untuk beberapa tahun ke depan,” terangnya.

Dari Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus pindah, yang kesiapannya telah didiskusikan dengan masing-masing kementerian dan lembaga. “Kita buat simulasi untuk bulan Maret, Juli, dan Agustus, kita akan sesuaikan mereka yang pindah. Tahap pertama ada 1.200-an sampai ke 3.200, tergantung selesainya gedung di sana,” ujar Anas.

Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memintanya dan kementerian terkait lainnya untuk mendiskusikan besaran insentif bagi ASN yang mau pindah ke IKN. “Termasuk insentif untuk mereka yang akan pindah ke IKN, termasuk keluarga anak yang akan tinggal di sana. Termasuk indeks kemahalan dan (ongkos) kepindahan di IKN,” katanya. Dia menerangkan, telah dilakukan kalkulasi. Di mana hampir setiap kementerian ada jabatan yang pindah ke IKN. “Ada yang duluan, ada yang tidak (pindah), sudah exercise, FGD dengan KL (Kementerian/Lembaga). Intinya begitu tempat siap, kita sudah siapkan,” pungkasnya. (kip/riz2/k8/jpg)