Gresik (beritajatim.com) – Normalisasi Kali Lamong mulai ada titik terang. Pasalnya pemerintah daerah bersama Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Gresik dengan Dinas Pertanahan setempat, menggelontorkan ganti rugi di tahap awal sebesar Rp 5,9 Miliar lahan milik warga untuk normalisasi Kali Lamong.

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Gresik, Asep Heri menuturkan, terkait dengan lahan untuk normalisasi Kali Lamong tahap awal ada lima desa yang berlokasi di lima kecamatan dengan total 54 bidang lahan.

“Tahap awal ada 10 bidang dengan luas lahan 1,3 hektar yang telah dibebaskan untuk proyek pengendalian banjir Kali Lamong. Berlokasi di Desa Tambakberas, Jono, Kecamatan Cerme,” tuturnya, Selasa (31/08/2021).

Lebih lanjut Asep Heri menjelaskan, ganti rugi lahan milik warga ini pertama kalinya disaksikan oleh Bupati Gresik dan perangkat desa. Tidak ada dinamika atau gejolak dari warga pemilik lahan. “Ganti rugi tersebut merupakan penghormatan bagi pemilik lahan karena telah melepaskan tanah untuk normalisasi Kali Lamong,” paparnya.

Abdul Hadi (65) warga Desa Jono, Kecamatan Cerme yang menerima ganti rugi sebesar Rp 772,73 juta lebih mengatakan, dirinya rela lahannya seluas 141m2 dengan harga Rp 350 ribu permeternya dijadikan untuk normalisasi Kali Lamong agar tidak banjir lagi. “Saya rela lahan saya buat proyek pengendalian banjir. Sementara hasil uang ganti rugi ditabung dan buat investasi,” katanya.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) menyatakan pengadaan lahan untuk proyek normalisasi berjalan lancar tidak ada gugatan. Ini karena anggarannya sudah disiapkan oleh dewan.

“Kalau anggarannya sudah terserap otomatis bisa mengalokasikan anggaran yang lain. Pasalnya, panjang Kali Lamong 62 kilometer. Sementara dewan sudah menganggarkan Rp 30 miliar dan ini jadi energi baru,” pungkasnya. [dny/kun]