Jember (beritajatim.com) – Enam fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, memuji permintaan maaf terbuka dan pernyataan terima kasih Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi, di gedung parlemen, Selasa (31/8/2021). Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tak menyampaikan apresiasi.

Dalam sidang paripurna sehari sebelumnya, Bupati Hendy meminta maaf karena kegaduhan yang diakibatkan pengalokasian anggaran honor pemakaman Covid-19 sebesar Rp 70,5 juta oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuknya sebagai pengarah kegiatan.

Hendy juga berterima kasih terhadap semua kritik soal honor pemakaman pasien Covid-19 yang ditujukan kepadanya, karena alokasi anggaran tersebut. Permintaan maaf dan ucapan terima kasih ini dimasukkan secara resmi dalam naskah Nota Pengantar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2021-2024.

“Fraksi Pandekar mendukung dan mengapresiasi itikad baik Bupati yang gentlement mengakui dan meminta maaf kepada masyarakat Jember,” kata Agus Khoironi, juru bicara fraksi. Pandekar mengingatkan Bupati untuk berhati hati dalam mengelola Pemerintah Kabupaten Jember denganmelakukan evaluasi dan konsolidasi birokrasi dengan semangat pembenahan.

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) menyatakan berduka cita atas musibah kegaduhan politik soal informasi honorarium pemakaman warga yang terpapar covid-19 di Jember. “Kami sangat menghargai, niat tulus, ikhlas, rendah hati dan ksatria bupati, yang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan kegaduhan tersebut,” kata Ghofir, juru bicara fraksi.

Fraksi GIB memahami jika pernyataan itu sangat berat bagi bupati. “Tapi begitulah sejatinya seorang pemimpin, harus berjiwa besar dan lapang dada meminta maaf, atas sesuatu berkaitan moralitas yang harus dijaga bersama,” kata Ghofir.

“Kesediaan bupati menerima kritik yang menghujaninya dalam beberapa hari terakhir ini, patut kami aprtesiasi, demi menjaga etika, moralitas dan kepantasan yang harus dijunjung setinggi-tingginya. Teruslah bupati menebarkan khusnudhon (berbaik sangka) dan kebaikan kepada semua, untuk mewujudkan Jember yang lebih baik pada masa yang akan datang,” kata Ghofir.

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Achmad Dhafir Syah menyampaikan apresiasi dari kader partai itu atas permintaan maaf dan itikad baik bupati, dengan mengembalikan anggaran dan mengevaluasi regulasi terkait Covid. “Namun FPKS perlu menekankan supaya bupati meningkatkan ketelitian dan tidak membawa budaya dalam pameo ‘I don’t read what I sign’ ke Jember,” katanya.

Dannis Barlie Halim, juru bicara Fraksi Nasdem, juga mengapresiasi bupati dan pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang telah berbesar hati menerima kritik dan masukan masyarakat. “Tentunya hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua dan Kabupaten Jember khususnya, bahwasannya sebuah peraturan tidak hanya mementingkan aspek kebenaran atas legalitas hukum tapi juga memperhatikan asas kepantasan dan kepatutan,” katanya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang keberanian bupati dan wakil bupati sebagai wujud kelapangan dada menerima kritik dan saran serta nasehat secara terbuka. “Di samping itu kami memandang upaya yang dilakukan bupati dan wakil bupati adalah bentuk tanggung jawab atas keterlambatan honorarium relawan pemakaman pasien covid-19 yang hingga enam bulan belum terbayarkan. Oleh karena itu, kami meminta kepada organisasi perangkat daerah dan pihak-pihak terkait untuk serius dalam penanggulangan covid-19 sesuai regulasi yang berlaku,” kata Imron Baihaqi, juru bicara fraksi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi meminta agar penyelesaian masalah tak berhenti pada permintaan maaf. “Kami meminta kepada Panitia Khusus Covid untuk segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mendudukkan persoalan. Yang salah harus dikatakan salah, yang benar harus dikatakan benar,” katanya.

“Alhamdulillah bupati sudah mengembalikan anggaran kepada kas daerah. Apalagi dalam nota pengantar beliau sudah menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih. Kami apresiasi. Yang terpenting bupati segera mengevaluasi semua aturan dalam tata kelola pemerintahan,” kata Ayub Junaidi. [wir/suf]