FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum HAM, dan Hikmah, Busyro Muqoddas, mendesak Firli Bahuri mundur sebagai Ketua KPK RI. Itu setelah yang bersangkutan resmi ditetapkan tersangka.

Dikatakan Busyro, hal tersebut merupakan respons Muhammadiyah atas penetapan tersangka orang nomor satu di KPK itu.

Busyro melihat, penetapan Firli sebagai tersangka merupakan wujud kepekaan, respon positif, independensi, dan tanggung jawab Polri.

"Wujud kepekaan atas praktik korupsi sebagai kejahatan politik di Indonesia," ujar Busyro dalam keterangan tertulisnya yang diterima fajar.co.id, Kamis (23/11/2023) malam.

Dibeberkan Busyro, paktek korupsi selama ini dominan dalam bentuk suap dan gratifikasi.

Hal tersebut semakin meluluhlantakkan sendi-sendi kekuatan negara dari kewajiban utamanya yaitu melindungi rakyat dari penderitaan.

"Apalagi praktek suap, gratifikasi dibarengi dengan tindakan ekstra kumuh pemerasan oleh mereka yang sedang mengemban jabatan publik, jelas sekali menampakkan praktek kelakuan manusia nir-adab yang lebih rendah daripada binatang," Busyro menuturkan.

Tambahnya, saat ini rakyat semakin peka nurani, tajam akal budi, dan kewarasan pemikirannya.

"Jika selama ini diam, jangan dianggap tidak memiliki sikap, apalagi dihadapkan pada praktek korupsi demokrasi, kepemimpinan, dan pendidikan," tukasnya.

Selain sektor penambangan, kata Busyro, situasi saat ini diperparah oleh intervensi petinggi negara terhadap MK dan KPK untuk kepentingan politik sesaat dan melegalkan dinasti nepotisme keluarga sebagai racun demokrasi dan masa depan kepemimpinan berbasis prinsip meritokrasi, transparansi, dan profesianalisme.

Menetapkan Firli sebagai terapi, Busyro mengatakan, Muhammadiyah memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya.

"Semoga sikap terpuji ini terus dikembangkan secara sistemik dan merata untuk kasus-kasus lainnya," imbuhnya.

Selain itu, dituturkan Busyro, Muhammadiyah juga meminta agar Firli mundur dari jabatannya saat ini.

"Kita mengingatkan kepada Presiden untuk melakukan koreksi dan evaluasi dalam pembentukan Panitia Seleksi ke depan dilakukuan dengan transparan, dan mengedepankan peran serta elemen masyarakat sipil," tandasnya.

Ditekankan Busyro, Muhammadiyah memberikan dorongan kepada aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman untuk tidak ragu sedikit pun mengusut kasus dugaan korupsi tersebut.

Busyro juga mendesak DPR bersama Pemerintah untuk memetik pelajaran sebesar-besarnya dari kasus tersebut untuk proses seleksi calon pejabat penegak hukum yang terbebas dari kepentingan politik pragmatis sesaat dan transparan.

"Kiranya tragedi pelumpuhan KPK dan intervensi terhadap MK ini sudah cukup sebagai titik balik untuk bersama-sama bangkit dari limbah dosa politik yang jelas-jelas telah meruntuhkan marwah kenegaraan dan merugikan rakyat serta melumpuhkan demokrasi," kuncinya. (Muhsin/Fajar)