Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember, Jawa Timur, mengingatkan Bupati Hendy Siswanto agar berhati-hati dalam membuat kebijakan politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Peringatan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS Achmad Dhafir Syah melalui pantun, dalam sidang paripurna DPRD Jember, Selasa (31/8/2021). “Bojo galak jo nganti ngamuk. Iso turu pager bantalan gobis. Pejabat ojo nggae ati rakyat remuk. Sing ati ati lan teliti nggae kebijakan politis,” katanya.

“Kami mendukung dan mendoakan visi, misi, program unggulan pemerintah kabupaten dapat terlaksana dengan karakter birokrasi yang berintegritas, dan benar-benar menjalankan slogan sinergi, akselerasi dan kolaborasi bersama rakyat dan seluruh pihak terkait,” tambah Dhafir.

PKS mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Jember 2020 yang minus 2.98 persen bukan hanya dampak masyarakat Jember, market aglomerasi dan luar Jember lainnya yang terbebani pandemi. “Ini juga sangat dipengaruhi iklim politik yang gaduh dan kurang aktifnya pemerintah mencarikan market alternatif dari produk ‘made in Jember’. Oleh karena itu slogan Sinergi, Akselerasi dan Kolaborasi harus betul-betul dijalankan supaya kegaduhan pada iklim politik daerah dan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahnya tidak terulang kembali,” kata Dhafir.

Pemerintah daerah, menurut Dhafir tak boleh menjadikan pembatasan aktivitas termasuk di birokrasi pemerintahan sebagau kambing hitam atas lambatnya kinerja pemerintahan. “Namun harus menjadikan cambuk bagi seluruh kita menyukseskan revolusi industri 4.0 dalam sektor digital yang selalu digadang-gadang pemerintah. WFH (Work From Home) bukan kendala, namun sarana kreatif pekerjaan dan idea yang saling terkoneksi dan terealisasi meski dibahas berbeda jarak dan tempat,” katanya.

Angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial harus diturunkan. Namun PKS menolak jika itu dilakukan dengan jalan pintas mengorbankan kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup rakyat dan alam Jember. Semua itu, lanjut Dhafir, harus diwujudkan dalam sinergi, kolaborasi dan akselerasi yang kreatif dan inovatif dengan semangat besar.

“Fraksi PKS sangat sepakat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) rakyat Jember wajib ditingkatkan, dengan memastikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik, kemudahan regulasi pendirian sarana baru pendidikan dan kesehatan oleh investor swasta dan swadaya masyarakat,” kata Dhafir.

Namun, PKS menginginkan agar dana subsidi kesehatan daerah diawasi supaya tepat sasaran dan ditujukan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan pemerintah, tidak mengulang kesalahan yang lalu. “Pun kami mengevaluasi bupati terkait penganggaran beasiswa yang seakan kontra dengan harapan peningkatan IPM,” kata Dhafir.

Sementara untuk katalis peningkatan indeks pembangunan gender, menurut Dhafir, harus ditunjukkan nyata oleh bupati dengan rasio gender penerimaan aparatur daerah yang tepat, rasio gender pemegang jabatan di segala lini di Jember. Terakhir, PKS mengingatkan perlunya kesiapan sarana pendukung dan sumber daya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak musim hujan. [wir/but]