Jakarta -

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menyebut langkah pemerintah bermasalah dan tidak nyambung. Lantas, apakah pembangunan IKN akan dilanjutkan jika Anies menjadi Presiden di Pemilu 2024?

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut Anies akan membangun sesuatu dengan mengedepankan rasa keadilan. Ia mengatakan semua lapisan masyarakat mesti mendapat manfaat dari program yang dijalankan oleh Anies.

"Mas Anies ingin membangun Indonesia yang adil, tegas dan jelas. Kata adil bermakna, semua diberi sentuhan dan anggaran mulai kawasannya hingga manusianya. Dari Indonesia bagian timur, tengah hingga barat. Juga dari petani, nelayan hingga guru dan tenaga kesehatan dan juga ASN-nya," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menegaskan sesuatu yang dikerjakan Anies bukan hanya untuk pencitraan apalagi branding diri semata. Ia menyebut program yang diperjuangkan harus bisa berdampak ke masyarakat luas.

"Yang ingin dibangun bukan semata pencitraan apalagi legasi personal, tapi hal fundamental bagi seluruh kawasan dan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Mardani mengatakan IKN memang sudah menjadi keputusan politik, meski demikian hal itu bisa diperbaiki jika di kemudian hari mendapatkan cara yang lebih baik. Ia menyebut detail terkait itu akan disampaikan Anies pada masa kampanye.

"IKN sudah jadi keputusan politik, tapi semua keputusan politik selalu bisa diperbaiki jika ditemukan cara yang lebih baik di kemudian hari. Kalimantan Timur harus maju, seperti juga semua wilayah di Indonesia. Saat kampanye nanti akan dijelaskan detail bagaimana membangun Indonesia oleh AMIN," imbuhnya.

Anies Kritik IKN

Sebelumnya, Anies, ditanya pendapatnya soal pembangunan atau IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Anies menyebut pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.

Anies awalnya ditanya oleh salah satu panelis Siti Zuhro terkait apakah IKN prospektif untuk Indonesia. Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru, tapi justru ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11).

Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Karena itulah, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah dan tidak nyambung dengan tujuannya.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," lanjut dia.

(dwr/maa)

Pantau Pemilu

Cek rekam jejak, visi misi, profil, hingga berita terkini pasangan Capres dan Cawapres favoritmu di Pemilu 2024 sekarang!