PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo memberi rapor merah untuk penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi. Dia memberi nilai 5 dari skala 10.

Terkait itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini pernyataan Ganjar itu berdasar pada data.

"Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data," ujarnya kepada wartawan di Jakarta pada Senin, 20 November 2023.

Kendati demikian, Puan mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi.

Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Turun Usai Kritik Pemerintah, PDIP Segera Evaluasi

"Yang pasti adalah, kita akan mengevaluasi kalau kemudian hal itu benar atau tidak benar," ujarnya kepada wartawan di Jakarta pada Senin, 20 November 2023.

Lebih lanjut, Ketua DPR RI ini memastikan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang menjadi fokus PDIP.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil dan tentu saja tidak tebang pilih," katanya.

Rapor Merah dari Ganjar

Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 untuk penegakan hukum era Presiden Jokowi.

Nilai 'jeblok' itu diberikan Ganjar usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Pernyataan tersebut dilontarkan Ganjar dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu, 18 November 2023.

Kala itu, Ganjar menjawab pertanyaan dari salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar.

"Dengan adanya kasus di MK, nilainya jeblok," kata Ganjar.***