Pertemuan elite Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa (7/2/2023), di Jakarta, merupakan salah satu bentuk komitmen parpol mengawal Pemilu tepat waktu tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan prinsip langsung umum bebas rahasia serta jujur dan adil.

Kedua partai juga sepakat mendukung Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proposional terbuka.

Ahmad Doli Kurnia Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengatakan, seluruh elemen bangsa wajib mengawal berlangsungnya Pemilu yang demokratis.

“Jangan lagi kita mempersoalkan agenda. Sekarang tahapan Pemilu sudah mulai berjalan. Kita sama-sama punya kewajiban menjaga pemilu ini menjadi sukses. Sukses itu adalah memenuhi prinsip jurdil dan luber,” ujarnya usai pertemuan.

Chairunnisa Direktur Eksekutif Perludem mengapresiasi inisiasi Golkar bersama tujuh partai menolak sistem pemilihan tertutup.

“Setiap partai memang memiliki preferensinya soal sistem pemilu yang akan dipilih, dan tentu itu akan menguntungkan mereka,” katanya di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Mengenai sikap parpol mendukung pemilu tepat waktu, Chairunnisa menilai semua sudah dalam jalur yang benar. Walau begitu, dia memberikan sejumlah catatan.

“Sampai saat ini tahapan Pemilu terlihat on the track. Catatannya antara lain soal polemik verifikasi faktual parpol, lalu soal penetapan daerah pemilihan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.

Menjelang Pemilu 2024, sejumlah elite parpol saling berkunjung, mengutarakan komitmen mereka untuk menjaga Pemilu yang luber, jurdil dan tidak terpolarisasi.

Terkait isu polarirasi masyarakat, Chairunissa mengatakan perlu lebih dari sekadar konsolidasi elite partai politik.

Sementara itu, Firman Manan Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) menyebut pertemuan Golkar dan PKS bisa memberikan dampak positif.

Antara lain, pertemuan itu bisa bermanfaat ketika dimaknai sebagai pesan positif dari elite partai politik untuk publik.

“Tentu publik melihat elite. Sehingga, ketika elite-elite politik terlihat bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain, cair, termasuk punya komitmen berkompetisi secara sehat, baik dalam Pemilu,” ucapnya.

Pertemuan semacam itu, lanjut Firman, bisa mengurangi potensi risiko polarisasi ekstrem usai kompetisi, sebagaimana sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Elite dan publik perlu memahami bahwa Pemilu adalah agenda demokrasi yang tidak perlu berujung pada polarisiasi. Karena, berdemokrasi harus dijalankan dengan gembira.

“Saya pikir itu sebuah pesan yang baik pada publik kalau pun terjadi kompetisi di antara parpol itu suatu agenda demokrasi yang biasa saja. Tidak perlu berujung pada konflik, polarisasi,” timpalnya.

Di sisi lain, dia melihat ada potensi kerugian dari pertemuan elite parpol yang kerap terjadi belakangan.

Karena belum ada nama pasangan capres-cawapres, Pmpublik bisanjadi tidak punya cukup waktu untuk menimbang dan menentukan pilihan capres yang dipilih pada Pemilu 2024.

“Dalam konteks kebutuhan informasi bagi pemilih, semakin lama warga tahu siapa yang akan menjadi capres cawapres koalisi yang terbentuk, itu agak merugikan. Karena waktunya menjadi sempit,” tuturnya.

Dengan cairnya komunikasi elite parpol, Firman menilai publik akan berisiko tidak segera mendapat kepastian terkait sosok yang maju di Pilpres 2024. Sehingga, akan berdampak pada ketidakcukupan informasi.

Padahal kemudahan akses dan kecukupan informasi menjadi faktor penting dalam Pemilu yang berlandaskan rasionalitas.

“Sehingga, tidak cukup waktu bagi warga untuk betul-betul mendapatkan informasi yang cukup tentang pasangan capres dan cawapres, tentang koalisi, bagaimana platform, visi-misi programnya dan sebagainya,” pungkasnya.(rid)