Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo berpesan kepada Humas Polri dan jajaran untuk memperkuat fungsi kehumasan menjelang Pemilu 2024. Peran yang dimaksud, kata Irjen Dedi, adalah menyejukkan jagat media massa dan media sosial dengan literasi yang mendidik dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

"Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) selalu mengingatkan kepada kita, pentingnya Pemilu 2024 bagi masa depan bangsa ini. Ini guidence narasi besarnya. Memilih untuk menentukan masa depan bangsa. Terus meningkatkan persatuan dan kesatuan, meningkatkan keberagaman, toleransi antarumat beragama," kata Irjen Dedi.

Hal itu disampaikan dia saat memberi pembekalan dalam kegiatan analisis dan evaluasi, dan koordinasi fungsi kehumasan bertajuk 'Optimalisasi Pengelolaan Media Digital Oleh Humas Polri dalam Rangka Mendukung Terselenggaranya Pemilu Damai 2024' di Jakarta. Irjen Dedi yang pernah mengemban jabatan Karo Penmas Divisi Humas Polri serta Kadiv Humas Polri menegaskan seorang humas bukan sekadar juru bicara.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tantangan Humas ini semakin hari bukan semakin ringan, boleh dikatakan semakin berat, kompleks, dan yang tidak kalah pentingnya. Humas ini bukan sekadar juru bicara," ucap Irjen Dedi.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini meminta jajaran Humas Polri juga menggaungkan pernyataan tegas Kapolri tentang prinsip netralitas Polri di Pemilu 2024. Agar, sambung dia, masyarakat paham keterlibatan Polri dalam tahapan pemilu adalah untuk menjamin keamanan, serta terlaksananya pesta demokrasi yang jujur dan adil.

"Saya minta tolong kepada teman-teman jajaran untuk terus digaungkan. Bapak Kapolri dalam setiap kesempatan sudah meyakinkan dan menyampaikan, Pak Kadiv Humas (Irjen Sandi Nugroho) juga sudah sangat jelas. Tidak ada keragu-raguan bahwa pada kontestasi politik 2024 ini kita pada posisi netral, jelas dan clear," tegas Irjen Dedi.

Irjen Dedi lalu membagikan pengalaman saat dirinya menjabat sebagai Karo Penmas Divisi Humas Polri yang bertepatan dengan momen jelang Pilpres 2019. Irjen Dedi menceritakan polarisasi membuat dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) begitu tinggi.

"Kita pernah pernah sama-sama menghadapi situasi yang hampir sama dengan situasi tahun 2024 ini, di mana kita menghadapi dinamika Pemilu 2018-2019 yang sangat panjang. Dinamika yang sangat betul-betul tinggi, dan juga berbagai macam peristiwanya juga sangat banyak di tahun 2019 kemarin," terang dia.

"Sekarang ini polarisasi belum begitu terasa, tapi di 2019 begitu terasa. Saya lihat fenomena di 2019 begitu start di Januari sudah mulai namanya peningkatan berita hoax itu luar biasa," sambung dia.

Dedi menyinggung isu-isu serta hoax yang muncul kala itu bertujuan untuk mendeligitimasi penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu Polri yang mengemban tugas mengawal pemilu, melalui fungsi humas, memaksimalkan literasi mengenai aturan-aturan pemilu. Termasuk, lanjut mantan Karo Binkar SSDM Polri ini, menegaskan aturan di undang-undang tentang posisi Polri yang netral.

"TNI-Polri dan ASN sudah dituntut masalah netralitas. Kita sudah jelas aturan main kita, Undang-undang 2 Tahun 2022. Di dalam Pasal 28 sudah disebutkan anggota Polri tidak memiliki hak memilih, dan tidak boleh terlibat politik praktis. Undang-undang terbaru sudah sangat jelas, ketika ada anggota TNI-Polri dan ASN yang tidak netral, ada sanksi pidana," jelas dia.

Menurut Dedi, Mabes Polri melalui Humas Polri juga harus merangkul para tokoh masyarakat wilayah untuk bersinergi demi mengawal serta menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan netral, aman dan damai. Juga merangkul media massa, yang merupakan mitra strategis Polri dalam penyampaian pesan maupun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Tidak berhenti di situ, Humas Polri juga menjalin komunikasi dengan media untuk memberi keyakinan bahwa masyarakat aman selama proses dan tahapan Pemilu," pungkas Irjen Dedi.