PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara mengenai ramainya reaksi terhadap pernyataan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, setelah ia memberikan nilai rapor merah untuk bidang hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, setelah Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di bawah kepemimpinan Jokowi, kegaduhan muncul baik dari kalangan elite politik maupun di antara diskursus publik di media sosial.

Sebagai tanggapan, Puan mengisyaratkan bahwa penilaian Ganjar tidak merefleksikan sikapnya soal itu. Dia kemudian menekankan fokusnya adalah pada evaluasi ke depan, jika memang apa yang dikemukakan Ganjar benar adanya.

"Ini kan yang ngomong Pak Ganjar. Jadi nanya ke Pak Ganjar, kok nanyanya ke saya terus gitu kan. Yang pasti adalah kita akan mengevaluasi kalau kemudian hal itu benar atau tidak benar," kata Puan, di Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Kendati tak ingin banyak membahas pernyataan Ganjar yang sedang menjadi perbincangan hangat, Puan menegaskan sikap PDIP terkait penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, sebagaimana ideal hukum ditegakkan, demikian harapan dari partai banteng moncong putih.

"Tapi terkait dengan masalah penegakan hukum akan menjadi satu consent (perhatian) bagi PDIP ya. Penegakan hukum harus dilakukan secara benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil dan tentu saja tidak tebang pilih," ujarnya.

Sebelumnya, capres usungan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyoroti penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia capres-cawapres terbit, Ganjar memberi rapor merah bagi hukum negeri ini dengan nilai 5 dari skala 1 hingga 10.

"Dengan adanya kasus di MK, nilainya jeblok," ujar Ganjar, di acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu, 18 November 2023.

"Rekayasa dan intervensi, yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," tutur dia lagi.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Kerap Kritik Pemerintah Jokowi, Puan Maharani Sebut Bukan Instruksi PDIP

Selang berapa hari, cawapres Ganjar, Mahfud MD menegaskan bahwa penilaian itu bukan dimaksudkan untuk menyerangnya sebagai Menko Polhukam, sebagaimana ramai spekulasi publik. Ia mengatakan, Ganjar ingin menyoroti kinerja eks Ketua MK, Anwar Usman yang terbukti melanggar kode etik berat, sehingga dicopot dari jabatan.

"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis (Kehormatan) Mahkamah Konsitusi kan?" kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu, 19 November 2023 malam.

Dia lantas menegaskan kembali bahwa nilai serendah itu tidak terkait langsung dengan kinerja dirinya sebagai Menko Polhukam. Dia bahkan mengatakan bahwa kepuasan masyarakat pada bidang politik dan keamanan lebih tinggi dari pada kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

"Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya," tuturnya.

"Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," kata dia. ***