Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah tengah menggodok aturan baru turunan Undang-undang (UU) No 17/2023 tentang Kesehatan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengamanan Zat Adiktif (RPP Kesehatan). Aturan ini juga memuat ketentuan terkait peredaran produk tembakau dan rokok elektronik termasuk penjualan ke anak dan perempuan hamil.

Sejumlah kelompok masyarakat seperti buruh dan pengusaha hingga perusahaan iklan dan pedagang ramai-ramai menolak aturan ini karena memberatkan.

Sekjen DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan mengatakan bahwa RPP Kesehatan ini bisa mengancam pedagang eceran karena penjualan rokok secara eceran menjadi salah satu bergantung pada penjualan eceran termasuk rokok. Diperkirakan sekitar 30% pendapatan pedagang eceran akan tergerus.

Seperti apa pedagang menanggapi RPP Kesehatan terkait penjualan rokok? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Sekjen DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan dan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra dalam Profit,CNBCIndonesia (Selasa, 21/11/2023)