JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku sependapat dengan penilaian calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bahwa penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut JK, jika berkaca rentetan peristiwa berkaitan hukum beberapa waktu terakhir, nilai lima memang pantas untuk bidang penegakan hukum.

"Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu. Terutama, karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," kata JK usai bertemu dengan Ganjar di rumahnya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023) sore.

JK kemudian menyebut bahwa semua warga negara tentu berharap hukum di Indonesia tetap ditegakkan.

Baca juga: Jawab Ganjar, Mahfud: Skor 5 Penegakan Hukum karena Kasus Anwar Usman

Menurutnya, penegakan hukum juga sebagai salah satu langkah untuk mencapai Indonesia emas 2045 seperti digaungkan Presiden Jokowi.

"Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," kata politikus senior Partai Golkar itu.

Sementara itu, Ganjar yang berdiri di samping JK menyebut bahwa nilai lima tersebut didapat karena mendengar keluhan masyarakat soal hukum.

"Nah tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya," kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Baca juga: Kata JK Saat Ganjar Menggoda soal Pilihan di Pilpres 2024

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo menilai hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Presiden Jokowi. Ia oun memberikan nilai lima soal penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 18 November 2023.

"Turun (penegakan hukum)," kata Ganjar dalam paparannya.

Ganjar menyebutkan bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih lanjut perihal intervensi hingga rekayasa yang dimaksudkannya.

Baca juga: Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Sebut Tanggungjawab Mahfud