KNews.id – Ahli Ilmu Ekonomi Politik University of Melbourne, Prof Vedi Hadiz menilai, upaya Presiden Joko Widodo yang memajukan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk bisa ikut dalam Pilpres 2024 merupakan manuver politik yang jitu.

Sebab, meski praktik yang disebut melanggengkan dinasti politik itu diprotes oleh masyarakat luas, suara untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak lantas melemah hebat.

“Menurut saya itu adalah manuver politik yang cukup jitu. Ternyata kalkulasi politik dia (Jokowi) tidak keliru, walaupun ada bagian dari masyarakat yang memprotes dan menurut saya dengan sangat beralasan memprotes karena UU harus diubah untuk memungkinkan ini,” kata Vedi Hadiz.

“Kenyataannya suara dari pasangan tersebut ternyata tidak mengalami kerugian sama sekali bahkan,” ucap dia.

Di sisi lain, ia tidak memungkiri, praktik nepotisme maupun penyalahgunaan kekuasaan membuat publik tidak merasa nyaman. Menurut Vedi, praktik pelanggaran etik, politik dinasti, hingga nepotisme hanya bersirkulasi di kalangan para elite. Masyarakat pun, kata dia, seolah sudah terbiasa dengan praktik tersebut di tingkat lokal.

Misalnya, ketika kepala desa dijabat secara turun-temurun oleh satu keluarga. Dengan begitu, praktik serupa di tingkat nasional tidak lantas membuat suara menurun. “Jadi buat masyarakat bawah, pelanggaran seperti ini, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, pun di tingkat sehari-hari, di tingkat lokal, di tingkat pengalaman hidup mereka yang nyata, itu selalu ditemui. Itu adalah bagian dari kenyataan hidup mereka sehari-hari,” ucap dia .

Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Buntut dari prahara itu, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat.

MKMK menyatakan, Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.
(Zs/Kmps)