JAKARTA - Menkopolhukam, Mahfud MD menanggapi ucapan Ganjar Pranowo yang menyebut skala lima dari 1-10 penegakan hukum di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

Mahfud menambahkan skala lima yang disebut pasangan calon presidennya itu, terjadi selepas penetapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang memuluskan keponakan Ketua MK Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo Subianto.

"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan majelis (Kehormatan) mahkamah konsitusi kan," ujar Mahfud ssat ditemui sebelum acara 13 tahun Mata Najwa di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Mahfud mengatakan, jika ingin membandingkan secara objektif, publik harus menilai penegakan hukum tersebut berdasarkan survei litbang Kompas. Dia menyebutkan skala 64 berdasarkan survei tersebut yang berarti tertinggi selama ini.

"Kalau mau objektif anda lihat hasil survei kompas terakhir, penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi," ujarnya.

Selain penegakan hukum, Mahfud menegaskan survei litbang Kompas menunjukkan untuk bidang politik dan keamanan, berada pada skala 76. Sedangkan kepuasan pemerintah, lanjut Mahfud, berada pada 73 dan di khusus di bidang Polhukam berada di 76.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

"Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi. Dan itu Menkopolhukam nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang polkan itu 76. Itu survei kompas, buka aja," terang Mahfud.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, memberikan evaluasi yang tajam terhadap kinerja penegakan hukum dalam pemerintahan saat ini. Dia menyatakan kinerja tersebut mengalami penurunan yang signifikan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara sarasehan nasional IKA UNM pada hari Sabtu (18/11/2023). Ganjar memberikan nilai 5 dari skala 1 hingga 10 sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dari Profesor Zainal Arifin Muchtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai kinerja pemerintahan Joko Widodo.

Ganjar menyebutkan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi pemicu utama dari penurunan penilaian tersebut.

Menurut Ganjar, penegakan hukum di Indonesia saat ini menimbulkan reaksi negatif, seperti kemarahan, kecemasan dan kegelisahan di kalangan masyarakat.