Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menilai usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M dengan rata-rata sebesar Rp105 juta berat untuk masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama mengusulkan angka Rp 105 Juta untuk biaya haji di tahun 2024.

“Jadi memang ini sangat berat bagi jemaah haji jika diteruskan karena komponen yang diberikan pemerintah juga belum efisien, kemudian juga janganlah ketidakprofesionalan dalam pengelolaan dana haji dibebankan kepada jamaah haji tahun ini sekaligus. Jadi saya usulkan agar ada win win solution,” ucap Iskan saat PKS Legislative Corner, pda Jumat (17/11/23), dikutip dari laman fraksi.pks.id, Minggu (19/11/23).

Iskan menilai usulan angka tersebut bisa muncul karena pengelolaan dana Haji selama ini tidak berjalan efisien.

Baca Juga: Indonesia Dinilai Belum Jadi Mitra Strategis Amerika Serikat

Menurut Iskan pihaknya sudah punya hitungan dan merasa kaget dengan usulan tersebut.

“Jadi biaya haji yang diusulkan pemerintah itu kita kaget ya dan kita sudah ada hitung-hitungannya, kenapa begitu tinggi kenaikannya ternyata saya dapat kesimpulannya itu ketidakefisienan pengelolaan dana haji,” jelasnya.

Ke depannya Iskan mengusulkan pengelolaan dana haji agar maksimal dilakukan dengan cara setoran awal dinaikkan secara bertahap dan komponen biaya haji juga harus dirasionalisasi.

Ia juga mendorong adanya efisiensi dengan mencoret biaya-biaya yang dianggap tidak perlu.

“Untuk pengelolaan dana haji itu saya usulkan supaya mulai untuk dana setoran awal itu dinaikkan dari 25 menjadi 35 atau dinaikkan bertahap, kemudian yang kedua komponen biaya haji harus dirasionalisasi, biaya yang tidak penting itu dicoret,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan biaya haji untuk 2024 sebesar Rp 105 Juta.

"Jadi Bipih yang harus dibayar jemaah itu adalah bagian dari BPIH. Kalau Kemenag sampaikan usulan awal BPIH sebesar Rp105 juta bukan berarti sejumlah itu juga yang harus dibayar langsung jemaah," jelas Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo sebagaimana dikutip dari situs kemenag.go.id, Minggu (19/11/23).

Untuk diketahui, Undang-Undang No 8 Tahun 2019  menjelaskan BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Baca Juga: Tolak Usulan Biaya Haji Terbaru, Wisnu Wijaya: Belum Efisien

Pasal 44 menyebutkan bahwa BPIH bersumber dari Bipih (biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah), anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Indonesia Bisa Kurangi 50 Persen Impor LPG Jika Manfaatkan Limbah Sawit Ini

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.