Oleh  : Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

KNews.id – Eksistensi hasil audit dari lembaga keuangan sah negara BPK/ Badan Pemeriksa Keuangan, secara tertulis menyatakan Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan selama lima tahun berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian lembaga KPK dibawah Firly Bahuri sudah tidak memiliki celah untuk melanjutkan proses investigasi, terbukti KPK menghentikan langkah upaya hukum “memenjarakan” Anies Baswedan, pra pendaftaran capres di 2023.

Maka kedua gejala – gejala historis a quo dari sisi pandang sosiologi hukum, terkait giat kinerja BPK dan ” geliat KPK, ” menunjukan faktor leadership seorang sosok yang serius mengemban amanah melaksanakan prinsip – prinsip sesuai good governance. Maka bukti figur yang bersih adminstratif dimiliki sosok Anies.

Sementara, kedua capres 2024 lainnya kontradiktif dibanding jejak rekam perilaku seorang Anies, ” kedua pesaingnya justru negativitas dalam info perilaku “, sehingga terakumulasi dan keluar sinyal buruk, terhadap ” mereka “, terus berlanjut terekspos di berbagai media sosial dan berdampak mengupas kulit, ” menelanjangi diri mereka, termasuk oleh fakta berita ” yang terhantar dari ruang pengadilan yang terbuka dan dibuka untuk umum, maupun yang berasal dari ” ruang historis Ankum ” yang viral melalui yutub dengan sumber narasi dari seorang tokoh nasional ” yang mengaku terlibat langsung selaku dan atau sebagai salah seorang Ankum “.

Sehingga, berita formal ” negativitas ” terhadap kedua kontestan pesaing Anies, yang ada dikantong publik, tidak sanggup dipatahkan oleh pihak mana pun melalui data emperis secara yuridis dan konkrit.

Maka demi suksesi kepemimpinan Nasional, idealnya bangsa ini memilih sosok figur dengan parameter tampilan atau cermin jatidiri Anies, dibanding parameter para kontestan Anies di pemilu pilpres tahun 2024.  (Zs/NRS)