PIKIRAN RAKYAT - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan masyarakat pada kebiasaan para koruptor, yakni menghindari wartawan dengan menutupi wajahnya.

Diketahui, Firli Bahuri sengaja menghindari awak media usia diperiksa penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Kamis, 16 November 2023. Dia meninggalkan gedung Bareskrim Polri dengan menumpang sebuah mobil sambil berbaring di kursi dan menutupi wajahnya menggunakan tas berwarna hitam.

“Tindakan Firli Bahuri yang berusaha menghindari jurnalis dengan bersembunyi dan menutup wajahnya menggunakan tas setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat pada kebiasaan para koruptor,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat, 17 November 2023.

“Seperti yang sering tampak di KPK, koruptor yang mengenakan rompi oranye selalu mencari siasat untuk lari dari kejaran jurnalis,” ucapnya menambahkan.

Baca Juga: Firli Bahuri Minta Kepastian Hukum Soal Dugaan Pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo

Kurnia menyebut sikap Firli Bahuri mirip dengan kebiasaan koruptor, yang membedakan hanya pakaiannya saja. Koruptor memakai rompi orange, sedangkan Firli Bahuri mengenakan kemeja batik.

“Perbedaan di antara keduanya praktis hanya pakaiannya saja, koruptor menggunakan rompi, sedangkan Firli mengenakan batik,” ucap Kurnia.

Menurut Kurnia, sikap Firli Bahuri yang menghindari wartawan menguatkan keyakinan masyarakat bahwa dirinya memang terlibat dalam perkara pemerasan dan pertemuan dengan Syahrul Yasin Limpo.

“Perasaan panik yang tampak dari tindakan Firli tersebut menimbulkan prasangka, bahkan mungkin menjurus pada keyakinan, di tengah masyarakat bahwa dirinya memang benar terlibat dalam perkara pemerasan dan pertemuan dengan pihak berperkara,” tutur Kurnia.

Baca Juga: Dokumen LHKPN Firli Bahuri Disita, Berkaitan dengan Dugaan Korupsi yang Disidik

“Sebab, jika merasa benar, mengapa sampai ketakutan seperti itu?” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Kurnia mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka kasus pemerasan. Pasalnya, penyidik telah melakukan serangkaian proses penyidikan mulai pengumpulan bukti, penggeledahan, dan penyitaan

“Bahkan puluhan saksi dan beberapa orang ahli turut dimintai keterangannya oleh penyidik. Dengan beragam tindakan yang telah diambil Polda, semestinya tidak lagi sulit untuk menemukan tersangka di balik perkara ini,” tutur Kurnia.

Di sisi lain, kata Kurnia, langkah Polda Metro meminta supervisi dari KPK juga layak dikritisi. Sebab, berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak ada kewajiban hukum bagi kepolisian untuk berkonsultasi dengan KPK. Apalagi, dalam hal ini terduga pelaku pemerasan adalah pimpinan lembaga antirasuah.

“Tentu supervisi itu akan menuai problematika, terutama mengenai konflik kepentingan jika kemudian Firli dilibatkan dalam proses tersebut,” kata Kurnia.***