Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Presiden Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang dinilai memiliki catatan buruk dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi hingga demokrasi.

Hal ini disampaikan saat Ganjar menjadi narasumber dalam acara saresehan nasional yang diadakan oleh Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Awalnya Ganjar ditanya oleh panelis Prof Zainal Arifin Mochtar tentang kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi hingga demokrasi saat ini.

"Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? misalkan kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya, kira-kira Mas Ganjar membayangkan seebagai seorang presiden, mau membalikan ke arus yang baik itu bagaimana?" tanya akademisi Prof Zainal Arifin Mochtar kepada Ganjar?

Menurut Ganjar, mengembalikan kepercayaan publik melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuan, budayawan, dan media.

"Ketika kewengan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik," kata Ganjar.

Ganjar kemudian menyatakan perlunya perubahan regulasi jika diperlukan untuk memastikan efektivitas upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dinilai buruk tersebut.

Ganjar juga menyoroti pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk media, dalam membangun arus balik yang positif.

"Dukungan kedua adalah kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat, agamawan, ilmuan, budayawan, media. Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti di akomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak mencukupi, ya dirubah regulasinya," jelas Ganjar.

Dalam menjawab pertanyaan terkait skala penegakan hukum,  pemberantasan korupsi, dan demokrasi, Ganjar memberikan penilaian 5 dari skala 1 hingga 10.

"(Skor) penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi? Poinya kira-kira berapa? 1-10?"

"Ya dengan kasus ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5," ucap Ganjar.

Ganjar menyatakan kondisi penegakan hukum, terutama setelah kejadian hasil putusan Makhamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim MK.

"Dengan kejadian ini persepsi publik hari ini berbeda, yang kemarin terlihat tegas, dengan kejadian-kejadian ini, maka nilainya menjadi jeblok. karena ada kemarahan dari mereka, warga, kecemasan, kegelisahan, tokoh agama, intelektual semuanya. Saya kita ini peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial dan kemudian memberikan keadilan bagi semuanya. Ini sesuatu yang penting," papar Ganjar seusai kegiatan.

Dalam paparannya, Ganjar juga mengungkapkan data yang didapatkanya, dimana persepsi penegakan hukum saat ini hanya 30,7.

Untuk memperbaiki hal itu, Ganjar menyatakan yang harus dilakukan ialah supermasi hukum untuk melindungi seluruh warga.

Sementara untuk indeks hukum dan HAM pada 2017-2022 memiliki skor 6,2. Menurut Ganjar yang harus dilakukan ialah memperkuat lembaga HAM, perkuat pendidikan HAM pada publik.

Baca Juga: Kinerja BRI Dapat Pujian dari Menteri BUMN, Begini Kata Bos BRI

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.