Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sempat mengalami kesulitan saat menggagalkan dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang nilainya hampir Rp 51 triliun. Bahkan, Dahnil mengatakan Prabowo mendapatkan serangan.

"Pasti ya (ada tantangan), jadi semua Pak Prabowo menghadapi kesulitan. Anda perhatikan di awal beliau jadi Menhan, serangannya itu luar biasa, jadi itu kerasa kok," kata Dahnil di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (18/11/2023) malam.

Kendati demikian, Dahnil enggan mengungkap serangan apa saja yang diterima oleh Prabowo. Dahnil hanya mengatakan Prabowo sempat mengalami kesulitan mengungkap dugaan adanya penggelembungan proyek anggaran Kemhan sampai 1.000 persen.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dahnil mengatakan Prabowo memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait alutsista. Dia menuturkan Prabowo saat itu sempat memeriksa produksi alutsista dan ditemukan penggelembungan.

"Jadi suatu kesempatan mark upnya luar biasa, saya nggak perlu sebutkan apa ininya, Pak Prabowo mengutus orang ke produsen di luar negeri di suatu negara di Eropa, beliau mengutus orang di sana supaya menelisik, mencari detail kenapa bisa mahal seperti itu," paparnya.

"Ternyata ditemukan ada kongkalikong dengan broker, ada pihak-pihak tertentu juga terlibat supaya harganya bisa di-mark up," sambungnya.

Usai mengetahui hal itu, kata Dahnil, Prabowo pun melibatkan BPK dan KPK untuk melakukan pencegahan. Meski begitu, Dahnil memastikan pada saat itu belum ada realisasi anggaran namun sudah ada dugaan penggelembungan di tahap proses perencanaan.

"Kan itu tadi tindakan yang dilakukan Pak Prabowo itu preventif, belum terjadi, belum ada realisasi anggaran, tapi ada dugaan mark up pada proses perencanaan. Nah maka Pak Prabowo melakukan tindakan preventif ya beliau menolak menandatangani, karena beliau tahu ini mark up," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menceritakan Presiden Jokowi kaget saat menerima laporan adanya korupsi yang dilaporkan Menhan Prabowo Subianto di Kemhan. Hasim mengatakan Prabowo telah membatalkan kontrak dengan potensi korupsi dengan nilai Rp 51 triliun itu.

"Pak Jokowi waktu Pak Prabowo lapor ke Pak Jokowi mengenai korupsi di Kementerian Pertahanan, kalau Pak Jokowi kaget. Dan Pak Jokowi bilang, 'Lanjutkan berantas korupsi di Kemhan terus dan saya dukung'," ucap Hashim saat ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (15/11).

Hashim lalu menceritakan peristiwa korupsi yang terjadi di Kemhan. Ia mengatakan di awal kepengurusan Prabowo menjadi Menhan, kontrak Rp 51 triliun telah tersedia di mejanya.

"Waktu Pak Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan, bulan-bulan pertama, di atas meja dia ada kontrak-kontrak yang harus dia tanda tangani senilai Rp 51 T. Rp 51 T di atas meja dia," ucapnya.

"Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila. Ini gila, gilanya memang melampaui gila," imbuhnya.