LENGKONG,AYOBANDUNG.COM -- Bagaimana Nasib tenaga honorer yang tidak memiliki SPTMJ, gagal diangkat jadi PPPK? Begini kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Perlu diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah telah melakukan pendataan Non ASN alias tenaga honorer di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan BKN, terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di seluruh Indonesia.

2,3 juta pegawai Non ASN itu merupakan mereka (pegawai) yang telah mendaftar di BKN, serta melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).

Maka otomatis bagi Non ASN yang belum melampirkan atau tidak memiliki SPTMJ, maka secara tidak langsung akan terdata di BKN.

Baca Juga: Upah Minimum Jawa Barat Segera Naik Tahun 2024, Ternyata UMK Tertinggi Bukan Kota Bandung

Lantas, bagaimana Nasib pegawai yang tidak memiliki SPTMJ? Begini penjelasan dari Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi II.

Dalam rapat kordinasi yang dilakukan oleh Komisi II dan Kemenpan RB, Junimart menyampaikan kepada Menteri dan pejabat Kemenpan RB.

Agar tidak terfokus kepada pegawai honorer yang telah melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

“Saudara menteri jangan terpaku dan BKN jangan terpaku pada SPTJM, inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data,” ujarnya dikutip dari situs dpr.go.id, Rabu, 15 November 2023.

Hal itu ia sampaikan karena menurutnya, proses penerbitan SPTJM di setiap daerah tidak dilakukan secara transparan.

Sehingga ia beranggapan bahwa hal ini sangat berpotensi bagi para mafia tenaga honorer yang memasukan data fiktif alias bodong.

“Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan sekarang ada mafia tenaga honorer, ini fakta pak di lapangan,” sambungnya.

Baca Juga: Sempat Berseteru Terkait Kasus Kopi Sianida, Otto Hasibuan Bela Ayah Mirna Salihin: Saya Maklum

Bahkan menurutnya, banyak Non ASN yang minta didaftarkan sebelumnya. Namun tidak dilakukan oleh para pejabat di instansi terkait.

“Banyak tenaga honorer ketika mereka minta supaya di daftarkan di daerahnya itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau pak mendaftarkan,” pungkasnya.***