JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mewanti-wanti pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jatuh akibat dua krisis yang terjadi bersamaan. Kedua krisis itu yakni politik dan ekonomi.

Peringatan itu didasari JK atas sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Salah sataunya seperti yang terjadi di era 66. Kala itu kata JK, telah terjadi krisis politik lantaran banyak orang ditangkap. Tak hanya itu, di saat bersamaan juga terjadi krisis ekonomi.

"Harga BBM naik waktu itu, tarif bus naik, mahasiswa marah. Jadi dua krisis bersamaan timbul, (krisis) politik dan ekonomi terjadi di waktu yang bersamaan atau saling memengaruhi, maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan," ujar JK saat menghadiri Habibie Democracy Forum, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Tak hanya itu, JK mengatakan tahun 98 juga terjadi hal serupa. Krisis ekonomi membuat harga rupiah melemah terhadap dolar AS. Alhasil, harga bahan pokok melonjak. Di sisi lain kata JK, pemerintahan Soeharto telah menunjukan gejala otoriter.

"Jadi demorkasi tidak jalan, tujuannya juga tidak jalan. Maka terjadi lagi krisis pemerintahan yang besar. Maka pemerintahan jatuh," ucapnya.

"Sekali lagi, karena tujuannya kemakmuran, tujuan kita semua kemakmuran yang adil. Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah (kejatuhan pemerintahan)," katanya lagi.

Kendati demikian, JK mengingatkan pemerintahan untuk hati-hati terhadap dua krisis itu di saat ini. Menurutnya, krisis politik bisa terjadi dalam kondisi seperti ini.

"Karena itu harus dijaga jangan terjadi. Tetapi makin sudah mulai bicara. Pers sudah mulai, para pimpinan redaksi sudah mulai bikin pernyataan, partai-partai, tokoh masyarakat sudah bicara. Bahwa kita ini jauh dari demokrasi, agak menjauh juga dari tujuan," ucapnya.

Editor : Donald Karouw

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: