Dugaan kampanye colongan ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam momen pengambilan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Selasa malam (14/11).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, dugaan kampanye colongan terjadi ketika pidato capres-cawapres. Dimana, pernyataannya memuat ajakan memilih.

"Kami sudah mau wanti-wanti yang penting jangan ada upaya untuk meyakinkan. Apalagi di lembaga penyelenggara Pemilu," ujar Bagja kepada wartawan, Rabu (15/11).

Dia menjelaskan, Bawaslu melakukan imbauan berulang kali, baik kepada partai politik ataupun capres-cawapres, agar berkampanye di masa yang sudah ditentukan KPU RI, yaitu 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

"Kami sudah ingatkan kepada partai politik bahwa sekarang belum masa kampanye. Dan juga pada saat menjelang masa penetapan bahwa saat ini adalah masa sosialisasi, bukan masa kampanye," jelasnya.

Maka dari itu, pidato 2 cawapres yang mengandung unsur ajakan memilih dalam momen pengundian nomor urut, akan dikaji Bawaslu sebelum dilakukan proses hukum.

"Kita lihat nanti lah. Kan masuk LHP namanya, laporan hasil pengawasan. Masuk ke form A. Laporan kami, bisa temuan," ucapnya.

"Kita lihat dugaannya apa. Dan kami juga tidak bisa, misalnya ya menentukan langsung (bahwa ini pelanggaran)," demikian Bagja menegaskan.

Dalam momen pengambilan nomor urut di KPU RI semalam, cawapres yang diusung partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, dan Koalisi PDI Perjuangan, Mahfud MD menyampaikan pantun yang mengajak memilih.

"Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor satu," ujar Cak Imin saat berpidato.

"Hukum yang tegak harapan kita. Sejahtera merata di depan bersama. Ganjar-Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor tiga," kata Mahfud saat menutup pidato Ganjar Pranowo selaku capresnya. 

Foto: Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL