PIKIRAN RAKYAT - Tensi politik usai penetapan calon presiden di media sosial mulai memanas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus memantau melalui patroli media sosial untuk mengantisipasi adanya misinformasi selama menjelang kampanye Pemilu maupun pemilihan presiden yang akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa tensi politik pilpres khususnya sekarang sudah mulai. Terlebih setelah ada putusan MKMK.

"Kemudian sekarang setelah penetapan calon presiden tensi juga semakin naik di media sosial tapi itu masih dalam batas atau koridor yang bukan hoaks dan kawan-kawan, masih dalam kritik yang argumentatif lah," ujar dia usai diskusi Lawan Misinformasi Untuk Pemilu Sehat di Aula Barat Gedung Sate, Kamis 16 November 2023.

Dengan demikian, Bawaslu saat ini masih terus melakukan pengawasan saja.

Baca Juga: Buang Sampah ke Sungai Citopeng Cimahi, Oknum Warga Masih Diburu

Adapun antisipasi jelang kampanye, kata Rahmat dengan kondisi pada saat ini tentunya literasi media menjadi penting.

Kemudian mereka juga menyebarkan imbauan ke peserta Pemilu untuk tidak melakukan hal yang melanggar ketentuan di Pasal 280 UU Pemilu tentang politisasi isu SARA melalui media sosial.

"Sara harusnya tidak boleh dan juga memberikan kabar bohong, fitnah dan lain-lain, itu yang kita jaga untuk tidak dilakukan," katanya.

Adapun sanksi yang bakal ditegakkan jika sudah masuk masa kampanye, hal itu termasuk pidana.

"Kemudian, kalau kita harus hentikan penayangannya, tentu ada Kominfo untuk men-takedown berita seperti itu.

"Kalau masuk media elektronik, maka ada komisi penyiaran yang akan menindak, lembaga penyiaran yang akan menindak hal itu," ucapnya.

Baca Juga: Mahfud MD Kritik Anggota Bawaslu yang Diduga Curangi Pemilu: Belum Apa-apa Sudah Tawar-menawar

Dia menambahkan, patroli media sosial sudah dilakukan bersama gugus tugas saat ini bersama Kementerian Kominfo yang mempunyai alatnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama kementerian Kominfo mencatat terdapat 153,7 juta pengguna media sosial berusia di atas 18 tahun di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo),
Budi Arie Setiadi dalam sambutannya mengatakan bahwa kebutuhan untuk menjaga ruang digital menjadi sangat krusial.

"Maraknya hoaks berdampak signifikan pada proses demokrasi. Oleh karena itu proses fact checking dan literasi digital sangat penting untuk menjaga ini semua,” ucapnya.

Esther Samboh, Manager Kebijakan Publik WhatsApp Indonesia, menyatakan bahwa WhatsApp
memiliki komitmen untuk terus mendukung literasi digital di Indonesia.

“Kami harap rangkaian program melawan misinformasi yang sudah dijalankan di 7 kota dan diakhiri di Bandung bisa turut membantu pemerintah dan masyarakat untuk dapat menjalankan pemilu dengan sehat," ucapnya.***