KNews.id – Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan kekhawatirannya menjelang pergelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Akhir pekan lalu, keduanya angkat bicara soal keresahan tersebut. Dalam pidatonya di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta.

Surya Paloh menyatakan ada gelagat aparat negara hanya bekerja untuk kelompok tertentu. “Hari-hari ini kita melihat betapa upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan,” kata Paloh. Ia menilai ada langkah tertentu yang dilakukan untuk menarik aparat negara dalam politik praktis. Situasi itu mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.

Bahkan, Surya Paloh menganggap keadaan Indonesia saat ini berada dalam situasi yang paling mencemaskan sepanjang sejarah. “Hari ini akan mudah sekali kita temui rakyat yang merasa cukup memerintah dirinya sendiri, saat ini kita berada di tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol,” ujar Paloh. Megawati singgung putusan MK Sementara itu, dalam videonya yang dirilis , Megawati menyampaikan keresahannya atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Ia menganggap putusan MK itu menunjukkan adanya manipulasi hukum akibat kekuasaan yang mengabaikan politik yang berdasar pada nurani dan kebenaran. “Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai terjadi lagi,” kata Megawati.

Megawati lantas meminta masyarakat melakukan pengawasan dan tak takut buka suara jika menemukan indikasi kecurangan pada Pemilu mendatang. Baginya, masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan dan mempertahankan keutuhan bangsa. “Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah,” ujar Megawati.

Tak hanya itu, Megawati kemudian menyinggung kembali semangat pembentukan MK sebagai lembaga yudikatif yang lahir di era reformasi. Namun, menurut dia, saat ini wajah MK tercoreng karena putusan soal usia capres-cawapres yang diwarnai sejumlah pelanggaran etik para hakim konsitusi.

Ia menilai bahwa putusan MK soal batas usia capres-cawapres yang memberikan jalan untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto adalah rekayasa hukum. “Rekayasa hukum, tidak boleh terjadi lagi,” kata Megawati.  (Zs/Kmps)