PIKIRAN RAKYAT - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhamad Haripin menjelaskan, data dari badan intelijen negara (BIN) bisa saja digunakan pada Pilpres 2024. Data tersebut dipakai untuk mengamankan suara di daerah tertentu bagi salah satu pasangan calon (Paslon) Capres-Cawapres.

Dia menuturkan, tugas BIN di tingkat daerah adalah mengumpulkan data-data dan fakta tentang masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Oleh karena itu, mereka setidaknya mengetahui demografi masyarakat di suatu wilayah.

Data yang dimaksud bisa mencakup kecenderungan politik, status ekonomi, dan data-data strategis lain. Hal itu bisa saja digunakan untuk memprofil masyarakat di daerah tersebut.

“Nanti bisa diolah lagi oleh tim kemenangan atau tim suksesnya untuk memetakan daerah-daerah yang mungkin belum terlalu pro dengan calonnya, sehingga dia bisa menggarap," tutur Muhamad Haripin, Rabu 15 November 2023.

“Jadi ada masyarakat yang mungkin tidak pro, dan kemudian wilayah itu dikucurkan bantuan atau sembako dan sebagainya. Modal dasarnya adalah data-data itu,” katanya menambahkan.

Muhamad Haripin mengatakan, penggunaan aparat lembaga intelijen dalam menentukan arah pemilu sudah pernah terjadi ketika era Orde Baru. Pada saat itu, Presiden Soeharto menggunakan data intelijen guna memenangkan suara untuk Golkar.

“Apa yang terjadi saat itu adalah badan-badan intelijen di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu melakukan suatu mobilisasi massa agar mereka harus memenangkan dan memilih partai-partai tertentu,” ujarnya.

Dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengatakan bahwa secara ideal, aparat keamanan memang bertugas untuk menjaga demokrasi. Sehingga, lembaga seperti BIN dan TNI-Polri tidak boleh berpihak pada calon manapun.

Akan tetapi, tidak dipungkiri jika data intelijen memang dapat diakses oleh presiden dan dapat digunakan untuk kepentingan nasional.

“Karena (mereka) akan berbicara soal konteks menyelamatkan bangsa negara dan segala macam, dan mereka punya otoritas dan kewenangan untuk itu,” ucap Aditya Perdana.

Meski begitu, dia juga memperingati bahwa dengan banyaknya lembaga aparat keamanan yang netralitasnya mulai dipertanyakan, publik juga tidak boleh mudah percaya dengan semua isu yang beredar terkait pemilu.

“Kami selalu mengingatkan publik, netralitas itu penting dan harus dijaga kemudian tidak hanya sekadar omongan. Perlu ada bukti konkret bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut. Itu yang kita tunggu," tutur Aditya Perdana, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.***