Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menegaskan sudah jadi kewajiban bersama menjaga demokrasi Indonesia. Hal ini Ganjar sampaikan saat memberikan sambutannya dalam acara undian nomor paslon capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (15/11/23).

Ganjar mengungkapkan demikian menyinggung kegelisahan masyarakat yang disuarakan tokoh-tokoh bangsa.

“Malam ini seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu, namun melihat situasi belakangan ini tentu kami mendengar banyak pihak, kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan suasana kebatinan di masyarakat ada tokoh agama ada guru bangsa seniman budayawan jurnalis pemred aktivis dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu,” jelas Ganjar.

Baca Juga: PDIP Heran Prabowo Subianto-Gibran bin Jokowi Dinilai Paslon Paling Berpengalaman: Kok Baru 2 Tahun Jadi Wali Kota Disebut Berpengalaman...

“Kewajiban kita untuk menjaga karena kalau kita merasakan itu rasanya demokrasi harus kita pastikan demokrasi bisa baik meski pun sekarang belum baik-baik saja, kita harus sampaikan itu,” tambahnya.

Ganjar menilai akhir-akhir ini publik disuguhkan drama perpolitikan yang menurutnya sebenarnya tak diperlukan.

Mengenai drakor/drama yang disinggung, Ganjar tidak spesifik menjelaskan apa yang ia maksud.

“Beberapa hari ini kita disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama itu sebenarnya tidak perlu terjadi,” ungkapnya.

Ganjar optimistis rakyat bersamanya sehingga bisa menghadirkan demokrasi yang baik dan berkualitas.

“Saya tenang kok, kami tenang semua karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini,” tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya sejumlah tokoh bangsa bersilaturahmi dalam agenda yang disebut Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) ke kediaman Gus Mus (KH Mustofa Bisri) di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (12/11/23).

Bahkan sebelum pertemuan berlangsung, ada flyer tersebar di media sosial yang menyebutkan beberapa tokoh akan ikut pertemuan tersebut seperti Goenawan Mohamad, Rhenald Kasali, Nasaruddin Umar, Frans Magnis-Suseno, Erry Riyana Hardjapamekas, Lukman Hakim Saifuddin, dll.

Perwakilan MPR Alif mengatakan tujuan pertemuan tokoh bangsa dengan Gus Mus adalah silaturahmi menyampaikan beberapa hal mengenai situasi yang sedang berkembang saat ini. Pertemuan tersebut juga menurutnya menyoroti beberapa hal seperti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memutus Ketua MK Anwar Usman melanggar etik berat terkait batas usia minimal capres-cawapres yang disebut-sebut melanggengkan jalan Gibran Rakabuming Raka yang notabene keponakannya maju di pilpres 2024, sehingga Anwar dicopot dari jabatannya.

Baca Juga: Anies Baswedan: Indonesia saat Ini Penuh dengan Ketidakadilan

“Mahkamah Konstitusi sebagaimana bukti-buktinya ditemukan oleh majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi ada intervensi dari eksekutif ke yudikatif. Kemudian juga ada situasi lain adalah bahwa ancaman terhadap asas jujur dan adil pemilu yang akan kita lakukan 14 Februari mendatang,” kata Alif dilihat secara daring.

Baca Juga: Optimalisasi Lahan Sawit untuk Mendukung Peningkatan Produksi Jagung Nasional

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.