Syafira | Kamis, 16/11/2023 08:01 WIB

Presiden Suriah Bashar al-Assad menghadiri KTT Liga Arab, di Jeddah, Arab Saudi, 19 Mei 2023. Handout via Reuters

PARIS - Hakim Prancis mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad, saudaranya Maher al-Assad, dan dua pejabat senior lainnya atas penggunaan senjata kimia terlarang terhadap warga sipil di Suriah, kata sumber di peradilan hari Rabu, 15 November 2023.

Surat perintah penangkapan tersebut – yang mengacu pada tuduhan keterlibatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan keterlibatan dalam kejahatan perang – merupakan tindak lanjut dari penyelidikan kriminal terhadap serangan kimia di kota Douma dan distrik Ghouta Timur pada bulan Agustus 2013, serangan yang menewaskan lebih dari 1.000 orang rakyat.

Ini adalah surat perintah penangkapan internasional pertama yang dikeluarkan untuk kepala negara Suriah, yang pasukannya menanggapi protes yang dimulai pada tahun 2011 dengan tindakan keras brutal yang menurut para ahli PBB merupakan kejahatan perang.

Ini juga merupakan surat perintah penangkapan internasional pertama yang dikeluarkan terkait serangan senjata kimia di Ghouta, kata Mazen Darwish, pengacara dan pendiri Pusat Media dan Kebebasan Berekspresi Suriah (SCM), yang mengajukan kasus tersebut di Prancis.

Suriah membantah menggunakan senjata kimia, namun penyelidikan gabungan sebelumnya antara PBB dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia menemukan bahwa pemerintah Suriah menggunakan agen saraf sarin dalam serangan pada bulan April 2017 dan telah berulang kali menggunakan klorin sebagai senjata.

Kepresidenan dan kementerian informasi Suriah tidak segera membalas untuk memberikan komentar.

“Presiden bertanggung jawab atas banyak kejahatan di Suriah – namun dengan senjata jenis ini khususnya – gas sarin – tidak mungkin untuk melompati kesenjangan (keterlibatannya),” kata Darwish kepada Reuters, mencatat persetujuan dari presiden sebagai komandan pasukan Suriah. angkatan bersenjata akan menjadi wajib.

Surat perintah penangkapan bagi kepala negara jarang terjadi karena mereka umumnya mempunyai kekebalan dari penuntutan. Namun, hukum internasional memiliki pengecualian terhadap kekebalan tersebut ketika seorang kepala negara dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.

Pengadilan Kriminal Internasional saat ini memiliki dua surat perintah penangkapan terhadap kepala negara: satu terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan satu lagi terhadap mantan presiden Sudan Omar al-Bashir.

Surat perintah dikeluarkan untuk Ghassam Abbas, direktur Pusat Studi dan Penelitian Ilmiah (SSRC), badan yang mendirikan program senjata kimia Suriah, dan Bassam al-Hassan, kepala petugas keamanan dan penghubung.

Saudara laki-laki Assad, Maher, dianggap terlibat dalam perannya sebagai kepala divisi lapis baja keempat.

Hakim dari unit kejahatan terhadap kemanusiaan di Pengadilan Paris telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas kejahatan yang dilakukan oleh pejabat Suriah sejak tahun 2011.

Pada bulan Oktober, hakim Perancis mengeluarkan surat perintah untuk dua mantan menteri pertahanan atas bom tahun 2017 yang menewaskan seorang pria Perancis-Suriah di rumahnya di Daraa.