Hal tersebut disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo, kepada  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (13/11) dalam dalam rapat kerja dengan Komisi XI.

"Alasan defisit anggaran dikarenakan pengeluaran anggaran kebijakan yang akan meningkat, termasuk kenaikan biaya operasi moneter,” kata Perry di hadapan Komisi XI.

Selain itu, Perry juga menyebutkan bahwa defisit anggaran akan dipengaruhi oleh beban kontribusi BI terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau burden sharing yang akan meningkat.

Secara rinci, anggaran kebijakan diperkirakan mencatat defisit Rp 38,98 triliun, seiring dengan biaya moneter untuk menjangkau suku bunga, di tengah ketidakpastian global.

Sementara itu, Anggaran Operasional BI diyakini bisa surplus mencapai Rp 9,68 triliun, terutama dikontribusikan oleh penerimaan hasil pengelolaan aset valuta asing (valas).

“Kami terus berupaya agar terjadi efisiensi untuk anggaran pengeluaran,” ungkapnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.