JAKARTA - Pemberantasan korupsi merupakan salah satu cita-cita reformasi dan jalan yang diharapkan oleh rakyat dalam mencapai kesejahteraan. Perlu kekompakan dan kehormanisan antara penegak hukum, yakni KPK, kepolisian, kejaksaan dan peradilan untuk dapat membumihanguskan korupsi.

Menurut aktivis 98 Fahri Hamzah, antarlembaga penegak hukum perlu dipastikan bekerja bersama-sama. Jika terdapat disharmoni antarpenegak hukum, kata dia, berpotensi diadu domba oleh pihak yang tidak ingin pemberantasan korupsi berjalan sistematis, terstruktur dan masif.

“Dikhawatirkan akan ada penumpang gelap yang tidak ingin pemberantasan korupsi dijalankan secara sistemik dan tuntas," katanya saat menjadi narasumber pada diskusi publik di Aula Student Center, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

BACA JUGA:

Ketua KPK Bakal Beberkan Kasus Dugaan Gratifikasi Wamenkumham 

Fahri mengatakan, KPK berikut pimpinannya saat ini bekerja semakin profesional. Mereka bekerja di atas undang-undangnya yang sudah diperbaiki.

Jika kasus yang saat ini menjerat Ketua KPK Firli Bahuri terjadi sebelum UU KPK direvisi maka dapat menimbulkan cicak vs buaya IV. Dia meminta KPK harus didukung untuk fokus menyelesaikan kerjanya dengan menuntaskan pekerjaannya. Setelah itu dipersilakan kepolisian mengungkap kasus di baliknya.

BACA JUGA:

Buntut OTT Pejabat di Sorong, KPK Segel Ruang Anggota BPK 

"Karena kalau membiarkan ini terjadi (perkara Firli dan SYL ditangani bersamaan), bisa-bisa si tersangka itu bilang, seharusnya saya tidak jadi tersangka. Karena dia telah saya laporkan. Ini kekacauan fiktif tidak boleh kita biarkan," paparnya.

Dia berpesan kepada mahasiswa untuk melihat KPK dan kepolisian secara profesional. Tidak boleh membiarkan pihak yang ingin membenturkan kedua institusi pemberantasan korupsi tersebut.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

"Yang harus kita lakukan adalah memastikan agar institusi negara bekerja harmonis. Apalagi menjelang pemilu ada partai-partai yang bisa saja karena akan kena dengan diusut aliran dana dan sebagainya lalu menyerang balik," ungkapnya.

Fungsi KPK dalam koordinasi, supervisi dan monitoring sudah diperbaiki maka seharusnya antar institusi penegak hukum bahkan dengan auditor dan lainnya terjadi harmonis.

"Jadi jangan biarkan benturan antarlembaga terjadi karena residu masa lalu," pungkasnya.