AYOBOGOR.COM - Eks ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, memberikan apresiasi terhadap komitmen yang dilontarkan Suhartoyo selaku Ketua MK yang baru. 

Suhartoyo dilantik menjadi Ketua MK untuk masa jabatan 2023-2028. Acara pelantikan dilakukan pada hari ini, Senin 13 November. 

Dalam momentum tersebut, Suhartoyo memberika pidato yang isinya membuat Jimly Asshiddiqie terkagum-kagum. 

Baca Juga: Kabar Baik, Ada Bansos Tambahan Rp 400 Ribu Cair Langsung Buat Masyarakat Kurang Mampu, Cek Cara Pengambilan

"Saya tadi mendengar dengan gembira pidato pak Ketua MK yang baru, terutama soal komitmennya mengadakan rekonsiliasi internal," ujar Jimly dilansir AYOBOGOR.COM dari Youtube Kompas TV. 

"Beliau juga berjanji akan berusaha mengembalikan rasa kepercayaan publik. Ini sangat penting, bukan hanya untuk momen Pemilu 2024 tetapi juga untuk masa depan MK di masa mendatang sebagai pengawal insitusi dan demokrasi," pungkasnya. 

Kedua komitmen yang dilontarkan Suhartoyo yakni soal rekonsiliasi dan mengembalikan rasa percaya publik mendapatkan acungan jempol dari Jimly Asshiddiqie. 

Komitmen tersebut dinilai sangat penting untuk mengawal momen Pemilu 2024 dan masa depan MK. 

Baca Juga: Gaji Mitra Statistik BPS 2024 Banyak Dicari, Berapa Lama Kontrak Mitra BPS? Ketahui Jawabannya di SINI

Suhartoyo terpilih menjadi ketua MK berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) mengenai pemilihan Ketua MK pada 9 November 2023. 

Para hakim MK yang hadir dalam prosesi itu ialah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Guntur Hamzah, Daniel Yusmic Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat dan Manahan Sitompul. 

Adapun hakim konstitusi Anwar Usman tak menunjukkan batang hidungnya ketika momen pengucapan sumpah jabatan tersebut. 

Paman dari Gibran Rakabuming Raka itu dikabarkan sedang dalam kondisi kurang sehat. 

Baca Juga: Menyedihkan, Dampak Pasokan Dihambat Israel, Staf Rumah Sakit Indonesia di Gaza Kurang Makan

Begitu pula Presiden Joko Widodo yang tak hadir dalam pelantikan Suhartoyo. 

Padahal Jokowi muncul ketika Anwar dilantik jadi ketua MK pada Maret lalu.

Diketahui, MKMK memberhentikan Anwar Usman dari kursi Ketua MK karena dijatuhi sanksi berat. 

Hanya saja, putusan ini melahirkan dissenting opinion (DO) atau pendapat berbeda karena MKMK hanya mengubah status Anwar dari Ketua MK menjadi hakim MK biasa.***