Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Golkar Meutya Hafid menyoroti tantangan pasangan di Indonesia yang bertarung melawan infertilitas. Menurutnya, ada 4,8 juta perempuan di Indonesia yang berjuang melawan kondisi tersebut.

Ketua Komisi I DPR itu mengungkapkan, dirinya termasuk salah satu wanita yang merasakan hal tersebut. Pengalamannya itu pun dituangkan dalam sebuah buku yang dirilisnya, berjudul 'LYORA: Keajaiban yang Dinanti'.

Dalam buku itu, Ia menceritakan perjalanan pribadinya meraih keajaiban setelah sepuluh kali percobaan bayi tabung. Selain membagikan perasaan putus asa yang mengiringi setiap upaya bayi tabung yang gagal, Meutya juga menyoroti pentingnya perubahan dalam pendekatan masyarakat dan pemerintah terhadap infertilitas.

Perjalanan dimulai pada saat Meutya berumur 37 tahun menjalani program bayi tabung IVF bersama sang suami Noer Fajrieansyah yang sempat mengalami 3 kali hamil, tetapi keguguran dikarenakan janin dan embrio tidak berkembang dengan baik. Di tengah perjuangan pribadi ini, Ia bertemu Dr. dr. Ivan R. Sini, GDRM MMIS FRANZCOG Sp.OG selaku CEO Morula IVF Indonesia, yang memberikan panduan berharga dalam perjalanan ini.

Bersama Dr. Ivan, mereka memutuskan untuk tidak menyerah dan terus mencoba prosedur bayi tabung, diiringi dengan dukungan terus menerus dan pendekatan perawatan yang holistik yang berfokus tidak hanya pada kesehatan fisik tetapi juga pada kesehatan mental dan emosional.

“Alhamdulillah, akhirnya saya berhasil hamil pada usia 44 tahun dan dikarunia putri bernama Lyora Shaqueena Ansyah,” ungkap Meutya, dikutip Senin (13/11/2023).

Berbekal dengan pengalaman berharga tersebut, Ia menjadi lebih vocal tentang perjuangannya dan memutuskan untuk menggunakan pengalamannya untuk membantu banyak pasangan lain yang berharap memiliki buah hati. Ia menyerukan tindakan nyata dan perubahan sikap masyarakat dan pemerintah terhadap infertilitas.

“Masalah fertilitas atau kesuburan hingga saat ini belum termasuk masalah kesehatan yang ditanggung atau dibantu oleh Pemerintah, padahal infertilitas secara resmi telah diakui sebagai penyakit oleh WHO, dan kesehatan reproduksi merupakan hak setiap warga negara. Dengan demikian, sudah seharusnya negara seharusnya hadir untuk mendukung pengobatan infertilitas,” tuturnya.