Sentimen
Negatif (100%)
12 Nov 2023 : 05.53
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Solo

Partai Terkait

Diam Bukan Pilihan, Demokrasi Sedang Mau Dihancurkan

12 Nov 2023 : 12.53 Views 1

Fin.co.id Fin.co.id Jenis Media: Nasional

Diam Bukan Pilihan, Demokrasi Sedang Mau Dihancurkan

Editor: Rizal Husen |  

Sabtu 11-11-2023,15:18 WIB

Ganjar Lawan Putusan MK yang Loloskan Gibran-fin/Ganjar Pranowo-Instagram

FIN.CO.ID - Ganjar Pranowo mempertanyakan putusan dari sebuah pelanggaran etik berat bisa lolos begitu saja di MK (Mahkamah Konstitusi). Capres PDIP ini menegaskan tidak akan diam begitu saja. 

Hal itu ditegaskan Ganjar Pranowo melalui unggah video di media sosia Instagram (IG) dan X alias Twitter pribadinya. 

Dalam video berdurasi 2 menit 43 detik itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengaku gelisah, tercenung dan terusik dengan putusan MK yang hasilnya meloloskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres pendamping Capres Prabowo Subianto. 

"Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata. Kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK," ujar  Ganjar melalui rekaman video seperti dilihat fin.co.id dari akun Instagram dan akun X miliknya pada Sabtu, 11 November 2023.

BACA JUGA:


Sidang MKMK dalam dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK-Fath Putra Mulya-ANTARA

Ganjar juga mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban kepada negara dan publik atas putusan yang dianggap sebagian masyarakat kontroversial itu. 

"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggungjawabannya kepada negara," tanya Ganjar.

Yang membuatnya kembali bertanya adalah mengapa putusan tersebut masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara. 

"Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata. Sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya," terangnya.

BACA JUGA:

Ganjar menyebut dirinya adalah bagian dari masyarakat yang gelisah terhadap demokrasi dan keadilan. 

Menurutnya, sanksi yang diberikan oleh MKMK kepada Anwar Usman (mantan Ketua MK), lanjut Ganjar, adalah bukti MK masih menjunjung tinggi ruh demokrasi.

"Saya berbicara sebagai bagian dari warga. Sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Majelis kehormatan MK menyampaikan keputusannya, Majelis Kehormatan MK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi. Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya," bebernya. 

Ganjar berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apa pun yang dapat mencederai demokrasi dan keadilan.

Generasi saat ini, kata Ganjar, memiliki tanggung jawab terhadap sejarah. Dia mengajak semuanya untuk memastikan sejarah Indonesia terang benderang.

"Kita generasi yang ada saat ini punya tanggung jawab sejarah. Apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya tidak. Kita akan memastikan sejarah yang terang. Kita pastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya. Diam bukan sebuah pilihan. Mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi, mimpi yang diimpikan bersama adalah kenyataan," pungkasnya.

BACA JUGA:


Komik Kita Sindir Jokowi: Ojo Kesusu Ojo Grusa Grusu, Anakku Arep Melu-Fin-KomikKita-Instagram Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman punya hak untuk mempertahankan diri di MK.

Dijelaskan Mahfud, Anwar Usman tidak harus mundur dari jabatan sebagai hakim konstitusi di MK.

"Secara hukum, (Anwar Usman) nggak harus mundur. Secara moral dan etik, urusan dia mau mundur atau tidak, tak boleh didorong paksa (untuk mundur) atau dilarang," kata usai memberi Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke-57 Universitas Pancasila di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis, 9 November 2023.

Ditegaskannya berdasarkan aturan yang berlaku, Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatan ketua Hakim MK, tidak wajib untuk mundur dari jabatan sebagai Hakim MK.

BACA JUGA:

Menurut dia, sanksi yang dijatuhkan kepada Anwar Usman karena dinilai melanggar kode etik sudah memenuhi aturan yang berlaku.

"Secara moral urusan dia, dia berhak mempertahankan diri, berhak mencari dalil lain. Tapi putusan Majelis Kehormatan MK sudah selesai, sudah final, ke depan tanggal berjalan. Tidak ada orang yang bisa memaksa Pak Anwar mundur," ujarnya.

Mahfud MD juga mengatakan agar Anwar Usman yang merasa difitnah, menyampaikan tanggapannya kepada MKMK yang memutuskan sanksi kode etik padanya.

"Bilang aja kepada yang memutus (kalau merasa difitnah)," katanya.

BACA JUGA:

Selain itu Mahfud enggan menanggapi terkait tudingan bahwa dirinya juga pernah terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara saat menjadi Ketua Hakim MK.

Sebelumnya, Mantan Ketua MK Anwar Usman merasa difitnah secara keji terkait dengan penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Pada Selasa (7/11), Majelis Kehormatan menyimpulkan bahwa Anwar Usman terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal dan terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Anwar dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Anwar dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa pada 7 November 2023.


Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).--

BACA JUGA:

Saya berbicara sebagai bagian dari warga, bagian dari rakyat yang gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan.

Indonesia kita, masih sangat panjang perjalanannya. Saya berharap, masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi yang berdasar nilai-nilai… pic.twitter.com/eG9ilHVgjD — Ganjar Pranowo (@ganjarpranowo) November 11, 2023

 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News

Sumber:

Sentimen: negatif (100%)