Editor: Rizal Husen |  

Sabtu 11-11-2023,18:50 WIB

Puisi Denny Indrayana: Presiden Alim Harus Dihormati, Presiden Dzalim Wajib Diakhiri-fin/Denny Indrayana-X Twitter

FIN.CO.ID - Eks Wamenkumham Denny Indrayana menulis puisi mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah-olah tidak peduli atas maraknya protes publik terkait putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang meloloskan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres.

Puisi itu ditulis oleh Denny Indrayana yang kini berada di Melbourne, Australia pada Sabtu, 11 November 2023. 

Seperti dikutip fin.co.id dari akun X alias Twitter pribadinya, Denny Indrayana memberi judul puisinya: Presiden Alim Harus Dihormati, Presiden Dzalim Wajib Diakhiri.

Dalam puisi tersebut, Denny Indrayana mengkritisi  presiden yang dinilai telah merendahkan konstitusi negara. Tak hanya itu. Denny Indrayana juga terang-terangan menyebut pengkhianat konstitusi bernama: Jokowi.

Berikut Puisi yang Ditulis Denny Indrayana:

BACA JUGA:

Media Jerman Handelsblatt yang mengkritik Jokowi Gibran Abschied von der Demokratie - Selamat Tinggal Demokrasi-fin - Handelsblatt -

'Presiden Alim Harus Dihormati, Presiden Dzalim Wajib Diakhiri'

Leges sine moribus vanae, 

Laws without morality are meaningless, 

Hukum tanpa moralitas, tidak ada gunanya.

Kebobrokan hukum kita paripurna.

Konstitusi direndahkan, dihina-dina.

Diinjak-injak, bukan oleh orang biasa,

tetapi justru oleh Presiden Indonesia.

Orang yang bersumpah di atas Al Qur’an,

untuk "memegang teguh Undang-Undang Dasar 

dengan selurus-lurusnya".

Di era Jokowi,

Dipilih Firli Bahuri,

Maka kata "Pemberantasan" berganti "Pemerasan",

hadirlah "Komisi Pemerasan Korupsi".

Di masa Jokowi,

Anwar Usman menjadi Paman.

Maka demi "Konstitusi" berubah jadi demi "Keluarga",

lahirlah "Mahkamah Keluarga".

Di rezim dzalim Jokowi,

"cawe-cawe" adalah pertunjukan sulapan simsalabim

mengubah aturan.

Agar Gibran menjadi wakil presiden karbitan.

Karena Rakabuming Raka,

artinya merekayasa pimpinan

lewat putusan tanpa etika.

MKMK sudah memutuskan.

Paman Usman terbukti melakukan pelanggaran etika berat.

Mengubah makna syarat hakim "tidak tercela, adil, negarawan"

menjadi melawan tanpa tahu malu.

Artinya takkan pernah berhenti, terus maju.

MKMK juga memutuskan,

Paman Usman terbukti,

"dengan sengaja membuka ruang intervensi

pihak luar dalam pengambilan Putusan" Gibran

TEMPO menunjuk Istana.

Hasto menyebut Pratikno.

Lalu, mengapa Mega Soekarno seolah diam legowo.

Melihat Joko planga-plongo,

mendukung Prabowo,

mengkhianati Pranowo.

Mari Ibu Pertiwi, kita hentikan.

Cukup sudah hukum dihina-dinakan.

Cukup sudah konstitusi direndah-lecehkan.

Cukup sudah kedzaliman dan pengkhianatan dibiarkan.

Ini bukan soal politik-elektoral, kalah menang.

Ini adalah soal politik-moral, benar salah.

Pemilihan presiden bukan hanya soal memilih pemimpin.

Pemilihan presiden adalah soal mengalahkan kecurangan.

Tidak akan ada kejujuran dan keadilan,

ketika sedari awal pendaftaran,

putusan direkayasa kuasa Istana,

untuk mengubah aturan demi Gibran.

Pemakzulan bukan semata soal pertarungan.

Tetapi adalah kewajiban untuk melawan kemungkaran.

Presiden alim harus dihormati.

Presiden dzalim wajib diakhiri.

Sejarah telah memanggil lagi.

Mari rapatkan barisan melawan,

pengkhianat konstitusi yang bernama: 

JO-KO-WI

Melbourne, 11—11—2023

Denny Indrayana

BACA JUGA:

Ganjar Lawan Putusan MK yang Loloskan Gibran-fin/Ganjar Pranowo-Instagram Ganjar Pranowo Lawan Putusan MK

Ganjar Pranowo mempertanyakan putusan dari sebuah pelanggaran etik berat bisa lolos begitu saja di MK (Mahkamah Konstitusi). Capres PDIP ini menegaskan tidak akan diam begitu saja. 

Hal itu ditegaskan Ganjar Pranowo melalui unggah video di media sosia Instagram (IG) dan X alias Twitter pribadinya. 

Dalam video berdurasi 2 menit 43 detik itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengaku gelisah, tercenung dan terusik dengan putusan MK yang hasilnya meloloskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres pendamping Capres Prabowo Subianto. 

"Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata. Kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK," ujar  Ganjar melalui rekaman video seperti dilihat fin.co.id dari akun Instagram dan akun X miliknya pada Sabtu, 11 November 2023.

BACA JUGA:

Ganjar juga mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban kepada negara dan publik atas putusan yang dianggap sebagian masyarakat kontroversial itu. 

"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggungjawabannya kepada negara," tanya Ganjar.

Yang membuatnya kembali bertanya adalah mengapa putusan tersebut masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara. 

"Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata. Sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya," terangnya.

BACA JUGA:

Ganjar menyebut dirinya adalah bagian dari masyarakat yang gelisah terhadap demokrasi dan keadilan. 

Menurutnya, sanksi yang diberikan oleh MKMK kepada Anwar Usman (mantan Ketua MK), lanjut Ganjar, adalah bukti MK masih menjunjung tinggi ruh demokrasi.

"Saya berbicara sebagai bagian dari warga. Sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Majelis kehormatan MK menyampaikan keputusannya, Majelis Kehormatan MK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi. Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya," bebernya. 

Ganjar berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apa pun yang dapat mencederai demokrasi dan keadilan.

Generasi saat ini, kata Ganjar, memiliki tanggung jawab terhadap sejarah. Dia mengajak semuanya untuk memastikan sejarah Indonesia terang benderang.

"Kita generasi yang ada saat ini punya tanggung jawab sejarah. Apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya tidak. Kita akan memastikan sejarah yang terang. Kita pastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya. Diam bukan sebuah pilihan. Mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi, mimpi yang diimpikan bersama adalah kenyataan," pungkasnya.

BACA JUGA:

Sidang MKMK dalam dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK-Fath Putra Mulya-ANTARA

BACA JUGA:

Cukup lelah bertukar teori dan argumentasi, pagi ini saya menulis puisi, dan berdeklamasi.

???????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????!

Keras sekali, kata seorang sahabat, padahal belum menonton aliran dana <10 M yang kabarnya mewarnai putusan 90… pic.twitter.com/0gMV39SLnw — Denny Indrayana (@dennyindrayana) November 11, 2023

Presiden Alim Harus Dihormati,
Presiden Dzalim Wajib Diakhiri

Leges sine moribus vanae,
Laws without morality are meaningless,
Hukum tanpa moralitas, tidak ada gunanya.

Kebobrokan hukum kita paripurna.
Konstitusi direndahkan, dihina-dina.
Diinjak-injak, bukan oleh orang… pic.twitter.com/deXazcyyQ2 — Denny Indrayana (@dennyindrayana) November 11, 2023

Saya berbicara sebagai bagian dari warga, bagian dari rakyat yang gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan.

Indonesia kita, masih sangat panjang perjalanannya. Saya berharap, masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi yang berdasar nilai-nilai… pic.twitter.com/eG9ilHVgjD — Ganjar Pranowo (@ganjarpranowo) November 11, 2023

 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News

Sumber: