Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Jember, Jawa Timur, meminta kepada bupati, wakil bupati, organisasi perangkat daerah, dan juga parlemen agar tidak antikritik.

“Pemerintah dan media, adalah dua pihak yang saling membutuhkan. Media sebagai wadah menyosialisasikan program kerjanya, dan media juga membutuhkan sumber berita dari pemerintah,” kata Dogol Mulyono, juru bicara Fraksi GIB, dalam sidang paripurna penetapan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, di gedung DPRD Jember, Kamis (9/9/2021).

“Kritik rakyat dan media, merupakan vitamin atau obat penyelamat bagi pemangku kebijakan, agar selamat dari masalah dan kesalahan. Kami yakin, kritik yang disajakan kawan-kawan media, semata untuk mengingatkan agar kita berada pada posisi yang benar, dan tidak melanggar hukum dan etika sosial,” kata Dogol.

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya berharap, media tidak hanya dijadikan alat pencitraan sosok jabatan, melainkan untuk mencitrakan program kerja pemerintah, khususnya OPD di lingkungan pemkab Jember. “Semakin baik kinerja OPD dan jajarannya, maka semakin baik pula citra dan kinerja bupatinya,” kata Dogol.

Dogol berharap media massa di Jember tetap berkarya dengan memberikan informasi terbaik kepada publik. “Sekaligus memberikan edukasi dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan di Jember. Peran media juga sangat kami harapkan untuk bisa meluruskan informasi hoax yang berkembang secara liar, baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat maupun media sosial,” katanya. [wir/kun]

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks