Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Tabroni meminta Bupati Hendy Siswanto melepas semua jabatan dalam kepengurusan yayasan.

Permintaan ini disampaikan saat pembacaan pandangan akhir fraksi dalam sidang paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, di gedung DPRD Jember, Kamis (9/9/2021).

“Kami meminta bupati melepaskan semua jabatan sebagai pengurus yayasan, baik di yayasan pemerintahan maupun yayasan milik swasta. Karena kami mendapatkan satu data, satu fakta, bahwa Saudara Bupati sebagai ketua umum yayasan atau sebagai pengurus yayasan,” kata Tabroni.

“Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak diperbolehkan bupati untuk merangkap menjabat sebagai pengurus yayasan. Oleh karena minta Saudara Bupati melepaskan jabatan di mana pun sebagai pengurus yayasan,” kata Tabroni.

Sebelumnya, Slamet Riyadi, warga Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, mempersoalkan rangkap jabatan yang dilakukan Bupati Hendy Siswanto sebagai posisi Ketua Umum Yayasan Universitas Mochammad Sroedji (UMS) Jember. Ia mengadukan hal itu kepada Komisi A DPRD Jember, Senin (6/9/2021).

Menanggapi hal tersebut, usai paripurna Hendy mengatakan, sudah mengundurkan diri dari posisi ketua umum yayasan tersebut. “Universitas Moch. Sroedji itu sekolah saya dan saya harus membesarkan Moch. Sroedji, dan itu dari dulu. Tapi karena kepala daerah tidak boleh, ya sudah mundur saja,” katanya. [wir/ted]