Sentimen
Informasi Tambahan
Kab/Kota: Jember
Partai Terkait
Tokoh Terkait
Tiada Alasan Pemindahan Kantor Pemerintahan dalam RPJMD
Beritajatim.com Jenis Media: Politik
Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, menolak pemindahan kantor pemerintahan kabupaten ke lokasi baru. Parlemen menilai perlu ada kajian ulang terhadap rencana tersebut.
“Kami tidak menemukan alasan dan juga analisis permasalahan dalam substansi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” kata Siswono, juru bicara DPRD Jember, dalam sidang paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, di gedung DPRD Jember, Kamis (9/9/2021).
Bupati Hendy Siswanto memiliki program tematik ‘Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal’. Menurut Siswono, perbaikan pelayanan handal sebaiknya lebih diarahkan pada komitmen untuk mendorong terselenggaranya reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, serta perbaikan insfrastruktur pendukung pelayanan publik oleh pemerintah yang lebih inklusif dan ramah difabel.
Ketidaksetujuan terhadap rencana pemindahan pusat kantor pemerintahan juga disuarakan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Tabroni. “Kami menolak pemindahan kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD, karena prioritas fiskal ke depan seharusnya difokuskan untuk masalah kesehatan, jaring pengaman sosialm dan pemulihan ekonomi,” katanya.
Tabroni mengingatkan, rasionalitas pemindahan kantor pemkab dan DPRD untuk pemerataan ekonomi jelas tidak mendasar. “Pertama, pemindahan kantor Pemkab dan DPRD yang masih berada di Kecamatan Patrang (eks kota administratif) jelas bukan pemerataan ke arah utara Jember,” katanya.
“Harapan rakyat hari ini bukan pemindahan kantor atau pusat pemerintahan, melainkan adalah layanan publik khususnya pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang perlu menjadi skala prioritas,” tambah Dogol Mulyono, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB).
Dalam pandangan Fraksi GIB, layanan satu pintu selama ini tidak benar-benar satu pintu. “Tapi masih banyak pintu yang mengharuskan pengguna layanan masuk ke pintu OPD lain di tempat yang berbeda. Bukan saja ribet dan ruwet, layanan berbagai perijinan di Jember masih lambat dan membutuhkan waktu panjang,” kata Dogol. [wir/kun]
Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks
Sentimen: positif (86.5%)