Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, mengingatkan adanya tujuh hal yang perlu dipertajam pada identifikasi permasalahan, isu strategis, dan komitmen pemerintahan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

“Pertama, permasalahan kesetaraan pengembangan kelembagaan pendidikan secara merata, yang bukan hanya berkenaan dengan pendidikan formal, namun juga informal dan non-formal,” kata Siswono, juru bicara Panitia Khusus RPJMD, dalam sidang paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, di gedung DPRD Jember, Kamis (9/9/2021).

Ikbal Wilda Fardana, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, meminta kepada bupati agar memperhatikan dengan serius permasalahan pendidikan formal, informal, dan non-formal. “Khususnya terkait dengan kesejahteraan guru honorer di Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, negeri maupun swasta dan guru pengajar yang berada di pondok pesantren,” katanya.

Persoalan kedua adalah permasalahan perlemahan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan kondisi pandemi. Ikbal mengatakan, pandemi berdampak pada banyak hal. “Pendapatan ekonomi rakyat menurun drastis, karena sulitnya mencari pekerjaan sehingga mengakibatkan tingginya angka kemiskinan,” katanya.

“Kegiatan pendidikan juga tidak dapat dilaksanakan maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan intelektual, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja,” kata Ikbal.

Fraksi PPP menyadari pemerintah berupaya melindungi keselamatan rakyat. “Namun setidaknya saat ini ada langkah-langkah konkret dan strategis untuk memberikan peluang dan jalan, serta mengembalikan senyum bahagia rakyat karena mengembangkan kreativitas-kreativitas untuk menyambung kelangsungan hidup,” kata Ikbal.

Isu strategis ketiga yang dihadapi Pemkab Jember adalah permasalahan konflik masyarakat dan kondisi politik. “Keempat, permasalahan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan,” kata Siswono.

Berikutnya adalah permasalahan pengelolaan informasi, branding daerah, dan kerjasama media. Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya berharap bupati tidak hanya menjadikan media sebagai alat pencitraan sosok jabatan, melainkan untuk mencitrakan program kerja pemerintah, khususnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Jember. “Semakin baik kinerja OPD dan jajarannya, maka semakin baik pula citra dan kinerja bupatinya,” kata Dogol Mulyono, juru bicara Fraksi GIB.

Fraksi GIB berharap kepada media di Jember agar tetap berkarya dengan memberikan informasi terbaik kepada publik, sekaligus memberikan edukasi dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan di Jember. “Peran media juga sangat kami harapkan untuk bisa meluruskan informasi hoaks yang berkembang secara liar, baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat maupun media sosial,” kata Dogol.

Isu keenam yang harus digarap Pemkab Jember adalah permasalahan kolaborasi banyak pihak dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif. “Program ‘Wes Wayahe Jember Permata Jawa’ harus sinergi dengan pegiat wisata lokal dalam mendukung promosi event, dan tempat wisata yang dikelola pelaku usaha,” kata Feni Purwaningsih, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut Feni, Pemkab Jember perlu merawat cagar budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. “Ini untuk mendukung kesuksesan Jember sebagai destinasi wisata,” katanya.

Isu strategis terakhir yang dihadapi Pemkan Jember adalah permasalahan kolaborasi banyak pihak dalam pengembangan insfrastruktur daerah. “Program Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap harus ditunjukkan dengan langkah nyata kesegeraan penyelesaian multiyears pembangunan,” kata Feni.

“Transportasi konvensional yang hidup segan mati tak mau harus dicari titik solusinya berdasar konsep transportasi perkotaan modern. Tarif dasar bagi transportasi daring maupun jasa layanan dari mitra aplikator harus diatur jumlahnya dan kewilayahannya berbanding rasio penduduk dalam peraturan daerah,” kata Feni.

Masalah kolaborasi juga ditekankan oleh Fraksi Nasdem melalui juru bicara Budi Wicaksono. “Pemkab Jember perlu membangun sinergi antara seluruh stakeholder, termasuk calon-calon investor baik dalam tatanan vertical dan horizontal dalam pelaksanaan program dengan menerapkan prinsip Planning, Organizing, actuating, controlling and evaluation,” katanya. [wir/kun]