JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Alissa berharap Jokowi sebagai Presiden tetap menjaga netralitas meskipun sang anak ikut dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Untuk Pak Jokowi sendiri kami tentu mengharapkan Bapak untuk bisa bersikap betul-betul netral, menjaga agar proses transisi kekuasaan ini bisa berjalan dengan baik," ujar Alissa saat ditemui di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Alissa mengatakan, Jokowi sudah banyak menorehkan agenda pembangunan yang baik untuk negara.

 Baca juga: Jokowi Mengaku Netral tetapi Kerap Lempar Kode untuk Capres Tertentu, Moeldoko: Tergantung yang Artikan

Menurutnya, perubahan yang dibawa Jokowi juga dirasakan oleh masyarakat luas.

"Karena itu, alangkah lebih baiknya kalau kemudian di penghujung masa kepemimpinan presiden Jokowi justru jadi teladan bagi bangsa Indonesia," katanya.

Alissa juga mengungkapkan harapannya agar putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk berpikir kembali melanjutkan langkahnya.

Pasalnya, ia menilai bahwa pencalonan Gibran akan menjadi beban di akhir karier Jokowi sebagai Presiden.

"Mohon dipertimbangkan betul Presiden (Jokowi) ditempatkan pada posisi yang tentu akan berat, posisinya sangat berat, sangat dilematis antara putranya maju dengan menjaga marwah jabatan Presiden itu sendiri," ujar Alissa.

Baca juga: Mahfud Bantah Anwar Usman, Sebut Tak Ada Konflik Kepentingan Saat Dirinya Pimpin MK

Ia juga menyebut bahwa karier politik Gibran masih panjang sehingga tak semestinya karier yang baru seumur jagung itu harus dipertaruhkan di Pilpres 2024.

"Mas Gibran punya masa depan yang jauh lebih panjang dari tahun 2024," kata Alissa.

Sebagaimana diketahui, Gibran adalah bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Pasangan ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Namun, majunya Gibran sebagai bakal cawapres menimbulkan polemik. Mengingat, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia capres-cawapres yang menjadi dasar diperbolehkannya Wali Kota Solo ini maju secara tidak langsung mengandung unsur pelanggaran etik.

Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas minimal usia capres-cawapres tersebut.

Baca juga: Masih Verifikasi Laporan terhadap Jokowi-Anwar Usman, KPK: Butuh Diskusi Panjang