PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Anwar Usman tidak boleh dipaksa untuk mundur dari Mahkamah Konstitusi (MK) usai melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

"Secara hukum dia tidak harus mundur," ujar Mahfud kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 9 November 2023.

Namun secara moral, Mahfud menilai adik ipar Presiden Jokowi ini sendiri yang memutuskan apakah dirinya akan mundur atau tidak.

Baca Juga: Ketua MK Pengganti Anwar Usman Ditentukan Lewat Rapat Pleno Hari Ini Kamis 9 November 223

"Tapi secara moral dan etik itu urusan dia mau mundur atau tidak. Tidak boleh didorong, dipaksa atau dilarang orang lain," katanya.

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari kursi Ketua MK juga sudah selesai.

"Itu sudah selesai secara etik yang dibungkus oleh aturan-aturan," tutur dia.

Baca Juga: Anwar Usman Merasa Jadi Objek Politisasi atas Hasil Putusan MKMK

MKMK memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK usai terbukti melanggar etik berat terkait penanganan perkara syarat capres-cawapres.

Usai dicopot, Anwar merasa menjadi sasaran fitnah keji yang tidak berdasarkan hukum dan fakta.

"Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah fitnah yang amat keji. Tidak berdasarkan hukum dan fakta," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor MK, Jakarta pada Rabu, 8 November 2023.

Kendati demikian, Anwar meyakini akan adanya hikmah yang besar di balik peristiwa tersebut bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

"Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar, sahabat dan handai tauladan dan khusus bagi MK, nusa dan bangsa," katanya.***