PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara mengenai Pemilu 2024. Dalam acara Rakornas Deklarasi Pemilu Berintegritas, dia berpesan agar penyelenggara pemilu mematangkan persiapannya dengan baik dan berinovasi menggunakan teknologi terkini.

“Saya ingatkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat kalau bisa gunakan teknologi terkini karena anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP,” katanya pada Rabu, 8 November 2023.

Jokowi juga mewanti-wanti pihak yang berniat mengintervensi pemilu. Ajang lima tahunan ini bersifat terbuka, sehingga di setiap TPS ada saksi yang akan mengawasi proses pemungutan suara.

“Ini pemilu yang sangat besar yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Jadi jangan ada yang mencoba coba untuk mengintervensi karena jelas sangat-sangat sulit,” katanya melanjutkan,” ujarnya.

Baca Juga: Mahfud MD: Kepesertaan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Sudah Sah Secara Hukum

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung pertemuannya dengan tiga bacapres 2024, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dia mengingatkan agar ketiga bacapres dan koalisinya ikut mengawal pemilu agar berjalan damai.

"Demokrasi itu bersaing silakan, berkompetisi silakan. Kompetisi itu biasa dan wajar. Perbedaan politik dan perbedaan pilihan itu biasa dan wajar. Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah, di daerah masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa tidak boleh dikorbankan. Kondusivitas harus tetap kita jaga, stabilitas, dan keamanan harus kita jaga bersama-sama,” kata Jokowi.

Presiden yakin demokrasi di tanah air sudah cukup berkualitas, sehingga masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih calon pemimpinnya.

Baca Juga: PDIP dan PAN Minta Anwar Usman Mundur dari Hakim MK, Integritasnya Sudah Ternodai

Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp76 triliun untuk Pemilu 2024. Dana yang sudah disepakati oleh DPR, pemerintah, dan KPU ini, selain dipakai untuk operasional penyelenggara pemilu, juga dipakai untuk membiayai seluruh tahapannya termasuk tahapan kampanye.

Dana tersebut dialokasikan untuk banyak pihak, utamanya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kementerian, dan lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran Pemilu 2024 dipecah dalam tiga tahun. Pada 2022, pemerintah menyalurkan Rp3,1 triliun, kemudian Rp30 triliun pada 2023, dan Rp37,4 triliun pada tahun depan.***