Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fadel Muhammad menyayangkan banyaknya temuan penyelewengan penggunaan keuangan negara, berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi, penyelewengan itu terjadi akibat ketidakpatuhan pejabat terhadap aturan yang berlaku. Sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah yang tidak kecil.

Fadel Muhammad berharap BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara. Tetapi juga melakukan penyuluhan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), agar bisa meningkatkan kemampuannya, baik dalam penggunaan maupun sistem pelaporan keuangan negara.

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Pertemuan itu dilaksanakan dalam rangka Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dengan BPK perwakilan Sumbar yang berlangsung di Aula BPK Provinsi Sumatera Barat, Selasa (7/11).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tugas BPK harus ditambahkan, tidak hanya memeriksa, tetapi juga memberikan penyuluhan, agar ke depannya semakin baik dan mempersempit potensi kesalahan. Sama seperti yang dulu saya lakukan sebagai Gubernur, saat itu saya bekerja sama dengan BPK memberi penyuluhan kepada aparat pemerintah agar lebih baik dalam menggunakan dan menyampaikan sistem pelaporan keuangan negara. Karena alasan itu, saya mendapatkan penghargaan BPK Award," ungkap Fadel Muhammad dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

Penambahan kemampuan dalam hal pemakaian dan pencatatan keuangan negara tersebut, menurut Fadel sangat mendesak. Agar tidak ada lagi kesalahan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dan bangsa Indonesia tetap memiliki uang yang cukup untuk melakukan pembangunan.

"Pascakasus Achsanul Qosasi, BPK mengalami goncangan yang cukup besar. Kasus itu memang sangat memprihatinkan, tetapi BPK tidak boleh terpuruk, harus segera bangkit. Salah satunya adalah berkontribusi meningkatkan kemampuan pejabat negara," tambah Fadel.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Sumbar Arif Agus, mengatakan berdasarkan hasil audit, penyelewengan terhadap keuangan negara sangat memprihatinkan. Sebab, pascacovid-19, penyelewengan keuangan semakin banyak terjadi, baik kualitatif maupun kuantitatifnya.

Bahkan ada dua provinsi yang turun derajat, karena gagal mempertahankan predikat WTP. Ini terjadi karena kepala daerahnya terjerat kasus pidana korupsi.

Arif Agus mengakui, pemeriksaan yang dilakukan BPK lebih teliti dan akurat. Sehingga, temuan yang didapat semakin besar. Itu terjadi karena adanya penambahan tenaga auditor di sepanjang tahun 2022 yang mencapai 30 persen.

Ikut hadir pada acara tersebut Wakil ketua Komisi IV DPD RI Elviana dan Fernando Sinaga, serta para Anggota Komisi IV DPD RI. Sedangkan dari pihak BPK, hadir Kepala Perwakilan BPK Sumbar Arif Agus beserta koleganya.