GELORA.CO  - Israel sengaja terus membombardir wilayah Gaza untuk menciptakan ketakutan kepada rakyat Palestina di wilayah ini dan menggiringnya keluar dari Gaza. 

Israel berambisi memindahkan rakyat Palestina dari wilayah Gaza ke Sinai Utara di wilayah Mesir. 

Selanjutnya, Israel membangun barrier untuk menghalangi warga Palestina agar tidak kembali masuk ke wilayah Gaza.

Karena itu Israel terus mengajak Mesir berunding untuk merealisasikan skenario tersebut.

Tentu saja skenario ini membuat Pemerintah Mesir kesal. Pemerintah Mesir sendiri sudah memobilisaasi tentara yang merupaan pasukan khususnya untuk menjaga gerbang perbatasan Rafah sisi Mesir dengan Jalur Gaza di timur provinsi Sinai Utara.

Kepada Amerika Serikat, Mesir menegaskan, tujuan Israel untuk mengusir Hamas dari Jalur Gaza tidak realistis. karena itu Mesir tersebut menolak pemindahan paksa dan menolak kesepakatan keamanan, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Peringatan tersebut disampaikan secara berkala oleh para pejabat Mesir ketika Kairo menolak tawaran AS untuk mengambil peran keamanan di masa depan di daerah kantong yang terkepung dan seruan Israel untuk menerima pemindahan paksa warga Palestina.

Peringatan tersebut menggarisbawahi keinginan Mesir untuk segera mengakhiri perang yang berkecamuk di perbatasannya, namun juga bagaimana Kairo mengambil sikap yang lebih tegas terhadap konflik tersebut dibandingkan yang diantisipasi oleh beberapa pejabat Israel dan Barat.

Para ahli mengatakan bahwa lobi Israel untuk melakukan pengungsian paksa warga Palestina dari Gaza memicu penolakan karena hal ini merupakan perwujudan ketakutan Mesir bahwa perang yang berkepanjangan di sana dapat mengganggu stabilitas wilayah Sinai dan berdampak pada dampak domestik di kalangan masyarakat yang secara luas mendukung perjuangan Palestina.

“Perang, dan tindakan serta pernyataan Israel yang lebih agresif, telah membuat Mesidan sebagian besar negara Arab memikirkan kembali kebijakan mereka terhadap Israel,” kata Ayman Zaineldine, mantan diplomat senior Mesir, kepada Middle East Eye.

“Dorongan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza menunjukkan bahwa Israel dapat menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional Mesir.”

Mesir bekerja cepat untuk menggagalkan rencana tersebut.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, yang mempertahankan kontrol ketat atas Mesir, mengancam akan melepaskan warganya yang menurutnya akan "berjuta-juta orang keluar dan melakukan protes ... jika diminta" menentang pemindahan paksa.

Abdel Fattah el-Sisi mengatakan bulan November ini bahwa negaranya “menegaskan dan menegaskan kembali penolakannya terhadap pemindahan paksa warga Palestina dan eksodus mereka ke tanah Mesir di Sinai, karena ini hanyalah likuidasi akhir perjuangan Palestina”.

Mengalihdayakan keamanan Gaza

Menerima masuknya pengungsi akan menguntungkan pemerintah Mesir yang kekurangan uang, kata para ahli, karena Israel dilaporkan melontarkan rencana untuk menghapuskan utang internasional Mesir melalui Bank Dunia dan Uni Eropa yang berpotensi mengadakan kesepakatan bantuan pengungsi.

“Anda dapat bertaruh bahwa jika Mesir menyetujui apa yang diinginkan Israel, mereka tidak akan berada dalam kesulitan ekonomi seperti sekarang ini,” Mirette Mabrouk, direktur program Mesir di Institut Timur Tengah dikutip Middle East Eye.

“Tetapi Mesir melawan dengan cukup keras. Saya kira insentif finansial tidak akan mempengaruhi mereka,” katanya.

Mantan diplomat Mesir, Ayman Zaineldine, menegaskan, Mesir tidak akan mengizinkan Israel melakukan outsourcing keamanan Jalur Gaza.

Mesir juga menolak rencana sebelumnya, di mana para pejabat AS dan Israel membahas Mesir dalam mengelola keamanan Jalur Gaza sampai Otoritas Palestina (PA) dapat mengambil alih – jika dan ketika Hamas dikalahkan.

“Saya yakin Mesir tidak akan mengizinkan Israel melakukan outsourcing keamanan di Jalur Gaza… Hal itu akan membuat Mesir terlibat dalam pendudukan ilegal Israel,” tambah Zaineldine, yang menegaskan kembali rencana tersebut akan menimbulkan “ancaman langsung” terhadap keamanan nasional Mesir.

Sinai adalah garis merah

Khaled Fahmy, pakar Mesir di Universitas Tufts, mengatakan penolakan Mesir terhadap keterlibatan lebih lanjut di Jalur Gaza mengungkap kesalahpahaman di Israel dan negara-negara Barat tentang bagaimana Kairo memandang prioritasnya di Gaza.

Mesir memiliki jaringan kepentingan di kawasan Mediterania yang didudukinya dalam dua tahap antara tahun 1948 dan 1967. Di masa lalu, ketegangan di Gaza terjadi sebelum meletusnya kekerasan antara Mesir dan Israel, termasuk Krisis Suez tahun 1956.

Saat ini, Mesir khawatir masuknya warga Palestina dapat mengganggu stabilitas Sinai, tempat pemerintah menghabiskan waktu bertahun-tahun memerangi pemberontakan termasuk melawan afiliasi lokal kelompok ISIS.

Kairo juga enggan mengizinkan masuknya pengungsi yang dapat menyebabkan para pejuang Palestina mendirikan pangkalan untuk menyerang Israel seperti yang mereka lakukan di Lebanon, yang dapat mengarah pada aksi militer langsung Israel di semenanjung gurun tersebut.

“Penolakan yang dihadapi Sisi terhadap pemindahan paksa pertama dan terutama datang dari kalangan militer,” kata Fahmy kepada MEE. “Bagi militer Mesir, Sinai adalah garis merah.”

Protes Mesir bergema di Washington

Kairo memperoleh janji publik dari Presiden Joe Biden bahwa warga Palestina di Gaza tidak akan mengungsi. Namun pernyataan Presiden Joe Biden terhadap kekhawatiran Mesir juga merupakan pengakuan atas peran Kairo dalam perang yang kini telah memasuki minggu kelima, kata para ahli.

Mesir mengontrol penyeberangan Rafah, satu-satunya pintu masuk ke Gaza yang tidak dikontrol langsung oleh Israel. Ini adalah koridor utama untuk memasukkan bantuan internasional ke Gaza dan mengeluarkan warga negara asing yang terjebak.

Mesir telah mengaitkan kerja samanya dalam mengekstraksi orang asing dengan pengiriman bantuan.

“Prioritas tertinggi bagi Mesir saat ini adalah mencapai gencatan senjata dan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza untuk mencegah potensi pengungsian paksa,” kata Karim Haggag, seorang profesor di School of Global Affairs and Public Policy di The American University di Kairo. MEE.

Berkas Gaza

Intelijen militer Mesir menjalankan “file Gaza”, dan memelihara hubungan dengan Hamas, yang oleh AS dan UE dianggap sebagai organisasi teroris.

Mesir memiliki hubungan yang lemah dengan kelompok tersebut, yang berakar pada Ikhwanul Muslimin yang dilarang di Mesir.

“Mesir telah mampu memisahkan hubungannya dengan Hamas,” kata Haggag kepada MEE. “Ada penerimaan de facto terhadap Hamas sebagai entitas pemerintahan di Gaza.”

Sisi, yang menangani kasus Gaza sebagai mantan kepala intelijen militer, mungkin memiliki pemahaman yang sama mengenai kelompok tersebut seperti halnya mantan pemimpin Mesir lainnya, kata para ahli.

Dia berkuasa melalui kudeta yang didukung militer pada tahun 2013 yang menggulingkan presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis, Mohamed Morsi.

Salah satu tindakan pertama Presiden el-Sisi adalah menekan pembukaan perbatasan yang diblokade yang diizinkan pada masa pemerintahan mantan presiden Morsi.

Pemerintahannya mengusir puluhan ribu orang di sisi kota Rafah yang terpecah untuk memperluas zona penyangganya dengan Gaza.

Sejak tahun 2015, Mesir telah menghancurkan lebih dari 3.000 terowongan menuju wilayah kantong tersebut. Dan mereka membangun tembok beton bertulang setinggi 20 kaki untuk menghalangi pembangunan lebih banyak lagi.

Namun Fahmy mengatakan pecahnya perang terjadi pada saat pemerintahan Sisi cenderung mengelola hubungan dengan Hamas.

“Sekarang Ikhwanul Muslimin telah lenyap, retorika yang digunakan pemerintah Mesir terhadap Hamas menjadi lebih bernuansa,” katanya. “Militer Mesir tahu bahwa Hamas memiliki kehadiran di Gaza yang melampaui para pejuang.”

Ketika pertempuran di Gaza berubah menjadi perang kota yang berlarut-larut, Israel memerlukan kerja sama Mesir untuk mencekik Hamas.

Meskipun Mesir melakukan tindakan keras terhadap terowongan tersebut, Hamas terus menggunakan rute Mesir untuk menyelundupkan roket jarak jauh, menurut para pemimpinnya. Di masa lalu, kelompok ini mengandalkan rudal yang diyakini diselundupkan dari Yaman, Sudan, dan Mesir.

Meskipun pengiriman tersebut telah berkurang, militer Israel mengatakan terowongan-terowongan tersebut masih aktif menjelang serangan tanggal 7 Oktober dan bahwa Hamas mungkin mencoba melancarkan serangan baru terhadap Israel dengan menyelinap ke negara tersebut dari sisi perbatasan Mesir.

Peran keamanan Mesir yang terselubung belum mendapat perhatian yang sama seperti konvoi bantuan, namun para ahli mengatakan ini adalah alasan utama mengapa pemerintahan Biden menghentikan lobi Israel untuk melakukan pengungsian paksa.

“Saya pikir orang-orang mulai menyadari bahwa mendorong Mesir adalah hal yang bodoh,” kata Mabrouk, dari Middle East Institute.

“Yang harus dilakukan Mesir hanyalah tidak bersikap ramah terhadap Israel dalam hal kerja sama keamanan dan kehidupan akan menjadi sangat sulit bagi Israel,” ungkapnya.

'Siap mengorbankan jutaan'

Untuk saat ini, Mesir telah mampu memanfaatkan hubungan dengan Hamas dan Israel untuk mendapatkan pujian dari kedua belah pihak.

Bulan lalu, Israel berterima kasih kepada Mesir karena memainkan “peran penting” dalam pembebasan dua sandera Israel yang ditahan oleh Hamas.

Kelompok ini diyakini menyandera 242 orang, namun mengatakan lebih dari 60 orang hilang karena serangan udara Israel.

Sementara itu, pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, “memuji” Mesir karena menolak pemindahan paksa warga Palestina.

Mesir sendiri masih membutuhkan Hamas untuk membantu menjaga keamanan di perbatasan.

Pada tahun 2008, Hamas merobohkan hubungan mereka dengan Mesir dan mengizinkan ribuan warga Palestina berbondong-bondong masuk ke Sinai sebagai bentuk perlawanan terhadap pengepungan Israel di daerah kantong tersebut.

Presiden Mesir yang saat itu didukung militer, Hosni Mubarak, mengatakan dia memberi perintah untuk “membiarkan mereka masuk untuk makan dan membeli makanan, lalu mereka kembali, selama mereka tidak membawa senjata”.

Pekan lalu Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan kepada para pemimpin suku dan militer di Sinai bahwa pemerintah “siap mengorbankan jutaan nyawa untuk memastikan tidak ada orang yang melanggar batas wilayah kami”.

Fokus Kairo dalam menyalurkan bantuan ke Gaza secara langsung dimotivasi oleh kekhawatiran untuk menghindari terulangnya kejadian tahun 2008, kata para ahli, yang dapat menempatkan tentara Sisi dalam posisi yang tidak nyaman dalam menghadapi warga Palestina yang kelaparan akibat pengepungan Israel.

Sejauh ini mereka hanya mengizinkan beberapa warga Palestina yang terluka melewati perbatasan. Pada hari Sabtu penyeberangan ditutup setelah sebuah ambulans di Jalur Gaza terkena serangan Israel.