FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri Keuangan dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun untuk pengadaan beras impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.

"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun," kata Airlangga usai menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat tersebut, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024.

Pemerintah memutuskan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram yang diberikan sejak 2020 saat pandemi COVID-19 itu tetap disalurkan hingga tahun 2024.

Pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram untuk 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.

"Untuk bantuan stunting untuk 1.446.809 KRS dari data BKKBN bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuartalnya. Jadi totalnya Rp892 miliar di semester pertama tahun depan," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.

Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.

Sementara itu, utang Bulog ke bank-bank Himbara sebesar Rp7 triliun. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP). (ant)