FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, memberikan reaksi terhadap pernyataan Fahri Hamzah yang menyebut proyek negara tidak boleh mangkrak.

Said Didu menyoroti Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Ditunggu pembenaran pak Fahri Hamzah tentang keputusan rezim Jokowi menghentikan proyek Hambalang yang juga sudah habiskan APBN," ucap pria kelahiran Pinrang itu dalam keterangannya di Aplikasi X (6/11/2023).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah blak-blakan bercerita soal Ibukota Negara (IKN).

"Dulu waktu IKN saya tantang, belum ada 1 rupiah pun anggaran APBN yang dikucurkan," kata Fahri.

Dikatakan Fahri, saat ini, telah mengalir puluhan hingga ratusan triliun dana APBN ke proyek IKN tersebut.

"Sekarang sudah puluhan bahkan mungkin menuju ratusan triliun dana APBN disalurkan," Fahri menuturkan.

Tambahnya, karena IKN dibangun dengan menggunakan uang rakyat, maka proyek tersebut tidak boleh dibatalkan.

"IKN tidak bisa dibatalkan harus diteruskan sebab itu semua uang rakyat," tukasnya.

Dia pun menyinggung sosok Capres yang enggan melanjutkan proyek IKN tersebut.

"Bagi capres yg mau batalkan tunjuk tangan!," tandasnya.

Dibeberkan Fahri, teori keuangan negara berlaku di semua tempat. Jika uang negara dipakai untuk kegiatan umum, maka tidak boleh ada partisan.

"Kalau pakai uang negara untuk kegiatan umum maka kegiatan itu tidak boleh partisan tapi netral," imbuhnya.

"Tapi kalau mau pakai uang pribadi atau uang partai, maka acara itu boleh dimanfaatkan untuk partai dan politisi partai tersebut," sambung dia.

Fahri menuturkan, itu merupakan teori keuangan negara sangat dasar. Intinya uang negara adalah uang rakyat.

"Proyek negara tidak boleh mangkrak. Karena yang rugi rakyat," terangnya.

(Muhsin/fajar)