AYOBOGOR.COM - Anggaran untuk memberbaiki rumah rusak akibat bencana di Kota Bogor berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Hal ini dipastikan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim setelah Pemkot Bogor mengajukan anggaran perbaikan dari dana tersebut untuk ratusan rumah warga setempat.

Rumah-rumah itu dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di Kota Bogor pada 31 Oktober - 2 November 2023.

Pemkot Bogor, mengupayakan melakukan perbaikan terhadap rumah-rumah yang dikategorikan mengalami kerusakan berat.

“Sekitar 500 rumah terdampak mulai dari kerusakan ringan sampai berat," kata Dedie, Sabtu, 4 November 2023, disadur dari Republika.

"Kita sedang mengajukan BTT untuk perbaikan rumah yang memang terdampak dan rusak berat saja,” kata Dedie, dikutip oleh Ayobogor.com pada Minggu, 5 November 2023.

Dedie mengatakan saat ini BPBD Kota Bogor masih melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat.

Jika harus mengungsi, katanya, akan diupayakan juga bantuan berupa hunian sementara sekitar dua bulan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas mengatakan bahwa hunian sementara untuk warga dianggarkan per rumah.

Besaran per rumahnya sebesar Rp1.250.000. Di akhir tahun ini, bantuan hanya bisa dialokasikan hanya dua bulan saja.

"Maksimalnya tiga bulan, tapi karena ini sisa dua bulan sampai akhir tahun, jadi (dibiayi dengan anggaran BPBD) hanya bisa November dan Desember," katanya.

Dia mengatakan biaya tersebut dihitung berdasarkan rumah yang rusak, terlepas berapa banyak penghuni atau jumlah KK di dalamnya.

Adapun anggarannya sebesar Rp1,25 juta per bulan untuk per rumah. "Jadi satu rumah kita bantu segitu," kata Teofilo.

Bila kontrakan yang ditemukan warga jauh lebih murah dibanding anggaran per bulan, maka memungkinkan kontrakan tersebut bisa dihuni lebih lama daripada anggaran teralokasi.

"Tapi kalau dia nemu harga Rp500-Rp600 ribu sebulan, kan itu bisa digunakan untuk dua bulan (dari anggaran sebulan). Kalau (ngontrak) perlu lebih lama, nanti bisa lebih lama lagi," kata Teo.

Untuk mendapatkan bantuan hunian sementara saat terjadi bencana, masyarakat harus terdata terlebih dahulu oleh pemerintah setempat.

RT dan RW mendata kerusakan rumah warga lalu dilaporkan kepada pemerintah kelurahan. Setelah itu, kelurahan melapor kepada BPBD untuk mengajukan bantuan.