JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk tetap mengambil sikap netral menjelang Pemilihan Unum (Pemilu) 2024, meski pimpinan MUI berhak punya pilihan politik masing-masing.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi pimpinan MUI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

"Wapres berharap para pimpinan MUI sebagai institusi supaya bersikap netral. Kalau ada yang berhubungan terkait dengan hak politiknya silahkan sebagai individu, monggo untuk bersikap politik," kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Jumat, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Terima Menteri Keamanan Publik China, Bahas Kerja Sama Sektor Hukum dan Keamanan

Menurut Masduki, Ma'ruf menaruh perhatian pada potensi terjadinya perpecahan di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan politik menjelang Pemilu 2024.

Misalnya, perdebatan di media sosial yang kerap kali muncul dan seolah-olah menjadikan silaturahmi tidak lebih penting daripada persoalan politik praktis.

Oleh karena itu, Ma'ruf meminta agar MUI beserta para ulama mengambil peran dalam menyejukkan situasi politik yang kian menghangat saat ini.

"Wapres berharap bagaimana para tokoh ulama dan semua berperan aktif untuk mendinginkan suasana politik di bawah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Masduki.

Baca juga: Wapres Minta Kapolri Antisipasi Kelompok Teroris yang Bisa Ganggu Pemilu 2024

Pertemuan antara Ma'ruf dan pimpinan MUI juga membahas rencana Rapat Paripurna MUI yang agendanya adalah mengesahkan Anwar Iskandar untuk menjadi Ketua Umum MUI.

"Kiai Anwar Iskandar yang sudah diputuskan sebagai Ketua Umum pengganti K.H. Miftachul Akhyar dalam rapat pleno, tinggal disahkan dalam rapat paripurna yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Pertimbangan yang sekaligus adalah Wapres K.H. Ma'ruf Amin," kata Masduki.

Adapun pimpinan MUI yang diterima Ma'ruf Wakil Ketua Umum Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum Basri Bermanda, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Ulama Abdulah Jaidi, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.