GELORA.CO  - Wali Kota Solo sekaligus bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dikirimi surat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surakarta.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo atau Rudy dan Sekretaris DPC, Teguh Prakosa.

Surat itu dikirimkan Rudy pada hari Selasa, (31/10/2023), lewat Teguh yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo.

"Surat tanya Pak Teguh. Sudah disampaikan," ujar Rudy, Kamis, (2/11/2023), dikutip dari TribunSolo.com.

Menurut Rudy surat itu berisi dua permohonan. Pertama, Gibran diminta mengundurkan diri dari PDIP. Kedua, dia diminta mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Tujuan kedua hal itu ialah agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dituduh atau dirumorkan bermain dua kepentingan.

"Isinya mengimbau menyarankan saja untuk mengajak agar Mbak Mega tidak dituduh berdiri di dua kepentingan dan Pak Jokowi tidak diisukan berdiri di dua kepentingan itu aja isinya," kata Rudy.

"Iya kita sarankan KTA dikembalikan dan mengajukan pengunduran diri itu aja. Karena dulu datang ke DPC sekarang ya pulang ke DPC lah kembali ke DPC. Dulu minta sekarang balekke (dikembalikan)," kata Rudy.

Sebelumnya, Rudy meminta untuk bertemu langsung dengan Gibran. Namun, permintaan itu hingga saat ini belum terpenuhi.

Setelah mengirimkan surat itu, Rudy tak lagi memaksa untuk bertemu putra sulung Jokowi itu.

"Yen ora dijawab, yo rasah (kalau enggak dijawab, yo enggak usah). Mboten (enggak) karena belum dijawab, ya udah," ucapnya.

Tudingan play victim

Karena belum juga mengundurkan diri dari PDIP, Gibran dituding memainkan narasi play victim atau seolah bersikap sebagai korban.

Namun, Gibran dengan tegas membantah tudingan itu. Dia mengaku tak pernah membuat narasi seperti itu.

Putra Sulung Presiden Jokowi tersebut membantah dengan tegas bahwa dirinya memainkan narasi tersebut.

"Eggak, kita enggak membuat narasi-narasi seperti itu," kata Gibran di Balai Kota Surakarta, Kamis, (2/11/2023), dikutip dari Tribunsolo.com.

Dia juga kembali menegaskan tidak pernah melakukan hal seperti itu.

"Tidak-tidak," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menuduh Gibran memainkan narasi terzalimi.

Menurut Komarudin jika PDIP memecat Gibran, narasi dizalimi akan keluar.

"Tidak perlu didramatisir. Kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat nanti dia (Gibran) gunakan itu 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," ujar Komarudin ketika ditemui wartawan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (31/10/2023).

"Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDIP, itu clear (sudah jelas)," kata dia.

Disebut sudah berpamitan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Gibran sudah berpamitan dari partai.

Hasto mengatakan hal itu ketika ditanya apakah Gibran telah mengundurkan diri atau diberhentikan dari PDIP.

"Jadi, sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo welo (sangat jelas sekali, Bahasa Jawa)," ujar Hasto selepas mengikuti acara deklarasi Yenny Wahid dan Barikade Gus Dur di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta, Jumat, (27/10/2023).

Ketika ditanya tentang status Gibran di partai berlambang banteng itu, Hasto menyinggung warna merah yang telah berubah menjadi kuning.

Namun, dia tidak menjelaskan apakah hal itu menandakan bahwa Gibran telah berpindah ke Golkar yang menjadi salah satu partai anggota koalisi pengusung Prabowo.

"Bentar, kalau enggak tegas, warna merah dan kuning sama enggak?" tanya Hasto.