PIKIRAN RAKYAT - Komisi I DPR belum menerima surat penugasan uji kelayakan (fit and proper test) bagi calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto. "Fit and proper tes ditunggu, dan penugasannya belum sampai ke Komisi I, masih di Bamus (Badan Musyawarah)," kata Kеtuа Komisi I DPR, Mеutуа Hаfіd, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 1 November 2023.

Meutya memastikan uji kelayakan KSAD Jenderal Agus Subiyanto dilakukan sebelum tanggal 21 November 2023. Dia menyebutkan, ada kemungkinan tes digelar pada 14 November 2023.

"Kurang lebih seperti itu (14 November), tapi kita lihat perkembangannnya. Kalau dari pimpinan DPR, turunkan lebih cepat. Kita bisa buat lebih cepat. Intinya adalah sebelum tanggal 21 ini harus selesai di DPR dibawa ke Paripurna," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengaku tidak meragukan netralitas yang dimiliki KSAD Jenderal Agus Subiyanto. Terlebih, kata Meutya, dalam uji kelayakan nanti, calon akan dites oleh seluruh partai politik yang ada di DPR.

Baca Juga: Adu Janji Anies Baswedan-Cak Imin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran Soal Rumah Murah untuk Rakyat

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, kaget mendengar penyematan gelar Letkol Tituler kepada YouTuber Deddy Corbuzier oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Jadi insyaAllah tidak ada berpihak ke mana karena, kan, nanti fit and propernya dilaksanakan oleh seluruh fraksi. Jadi kekhawatiran itu tidak terlalu, kurang, lah. Kurang berlasan," katanya.

Baca Juga: Kenapa Semangka Jadi Simbol Solidaritas untuk Palestina? Ini Filosofinya

"Karena nanti toh di sini lewat fit and proper. Beda kalau misalnya gak lewat fit and proper. Kalau fit and proper kan berarti melalui seluruh fraksi (Partai Politik) di DPR," ucapnya.

Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto untuk menjadi calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.

Agus merupakan Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta pada 2009-2011. Saat itu, Jokowi masih menjadi jadi Wali Kota Surakarta dan mereka merupakan bagian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Solo.***