Direktur Eksekutif ReforMiner Institue, Komaidi Notonegoro mengatakan, pemerintah perlu memikirkan konsekuensi jika Pertamax yang akan disubsidi. Salah satunya, beban subsidi BBM yang akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tentu konsekuensi subsidinya lebih besar. Kalau volumenya sama tentu kebutuhan anggarannya jauh lebih besar dari APBN. Ini yang saya kira pemerintah juga perlu siapkan," kata dia kepada Tirto, Kamis (31/8/2023).

Dia menilai jika anggaran subsidi yang disediakan Pertamax nantinya sama dengan Pertalite, maka otomatis harga BBM RON 92 itu akan jauh lebih mahal. Artinya masyarakat akan dipaksa beli BBM yang lebih mahal.

Dia khawatir, jika masyarakat membeli BBM yang lebih mahal tentu ada tekanan daya beli. Dampaknya juga tidak sederhana bisa merambat ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat sekitar 55 sampai 66 persen pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh sektor konsumsi.

"Sementara BBM ini variabel tertentu dari sektor konsumsi. Ini hal-hal yang semacam ini harus disadari bersama dan disiapkan antisipasinya kalau itu yang kemudian dipilih," pungkas dia.

Sementara, jika dilihat dari aspek lingkungan, Komaidi memahami bahwa perseroan dan pemerintah berkomitmen menyediakan BBM lebih berkualitas untuk masyarakat. Apalagi bukan hanya Indonesia saja, di Malaysia pun BBM dengan kadar oktan 95 bahkan diberikan subsidi.

"Kalau kita kan Pertamax 92, tapi mereka 95 diberikan subsidi. Artinya referensi di beberapa negara juga melakukan itu, tentu tergantung objektifnya," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan rencana menghapus BBM Subsidi RON 90 atau Pertalite masih menjadi kajian internal dan belum ada keputusan akhir dari pihaknya maupun dari pemerintah.

Menurut Nicke, Pertamina masih mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan Pertalite menjadi RON 92 Pertamax. Hal tersebut dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan Ethanol 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92. Kajian ini, kata Nicke masuk dalam Program Langit Biru Tahap 2.

“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” kata Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Nicke menambahkan, jika nanti usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harganya pun tentu akan diatur oleh pemerintah. Alasannya, karena tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya.

Kajian tersebut menurut Nicke, dilakukan untuk menghasilkan kualitas BBM yang lebih baik, karena bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih tinggi tentu akan makin ramah lingkungan.

“Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik, sehingga untuk mesin juga lebih baik, sehingga emisi juga bisa menurun. Namun ini baru usulan sehingga tidak untuk menjadi perdebatan,” jelas Nicke.